Terkait dengan Pilkada yang diadakan secara serentak di Kaltim, Ketua Komisi II DPR RI berpesan ketika nanti diumumkan KPU hasil keputusan Pilkada, agar jangan bereuforia dari para pemenang agar tidak menimbulkan kluster baru. “Meskipun tadi ada koreksi dari kami, masukan dari kami untuk KPU. Ini rekapitulasi Sirekap lemot, masa jauh lebih cepat dari yang dilakukan paslon. Harusnya lebih cepat, artinya apa kendala sistem yang harus diperbaiki,” ungkapnya.
Senada dengannya Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi yang berkesempatan hadir menuturkan terima kasih atas kunjungan Komisi II DPR RI dan berkaitan dengan Pilkada relatif berjalan dengan aman dan terkendali. “Cuma tadi permintaan KPU supaya pengadaan barang lebih cepat. Ini kan terwujud H-1 dan harapan mereka H-3 karena geografis kami agak masalah secara luas dan kendalanya,” urainya.
Selanjutnya, Elektronik KTP di Kaltim yang sudah memenuhi 99,7 persen dengan inisiatif yang telah dilakukan pemerintah provinsi dengan memberikan hibah mobil yang menjemput masyarakat untuk pembuatan KTP.
Sementara itu, pengendalian Covid 19 di Kaltim yang masuk peringkat tujuh di Indonesia perlu diwaspadai dari penularan perusahaan migas, batubara, sawit yang menjadi sumber penularan Covid 19 yang cukup besar. “Kami terus melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Terkait vaksin, kami minta Kaltim mendapatkan prioritas. Mudah-mudahan melalui Komisi II DPR RI bisa disampaikan, Kaltim butuh vaksin yang telah dimiliki oleh pemerintah pusat,” ucapnya.
Dalam reses tersebut, Hadi Mulyadi juga meminta kepada Komisi II DPR RI untuk memperjuangkan pengangkatan PNS. Lanjutnya, ratusan tenaga honorer K2 khususnya tenaga guru yang sudah puluhan tahun mengabdi agar dapat diselesaikan.
“Ini sudah menjadi pembicaraan yang panjang di Komisi II DPR RI, mudah-mudahan dalam waktu dekat dapat terselesaikan dan itu harapan kami, dapat membantu kami menyelesaikan masalah,” tukasnya.(*)
