KOTAKU, BALIKPAPAN-Kalimantan Timur (Kaltim) merupakan provinsi yang sedang bersiap menyambut pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) yang berlokasi di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) untuk sebagian wilayah dan sebagian lagi di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).
Namun kini menghadapi krisis serius dalam sektor perumahan. Utamanya rumah bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atau populer dengan sebutan Rumah Jokowi.
Pasalnya, pemerintah telah menyediakan kuota sebanyak 166 ribu unit rumah murah bersubsidi tahun 2024. Namun, sebelum tahun berakhir, kuotanya ludes lebih dulu meninggalkan masyarakat dan pengembang dalam kondisi yang sulit.
Ketiadaan kuota ini bukan hanya sekadar masalah administratif, tetapi berdampak besar bagi masyarakat yang membutuhkan hunian terjangkau.
Banyak keluarga yang sebelumnya berharap dapat memiliki rumah dengan harga terjangkau kini menghadapi kenyataan pahit.
Yakni rumah subsidi tidak tersedia lagi. Bagi pendatang yang masuk ke Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kaltim kebutuhan akan perumahan semakin meningkat seiring dengan lonjakan penduduk yang signifikan.
Dengan kuota yang habis, mimpi untuk memiliki rumah pun semakin menjauh.
Situasi ini juga menjadi mimpi buruk bagi para pengembang yang telah membangun stok rumah murah. Tanpa adanya kuota, pengembang terpaksa menanggung beban bunga bank yang terus berjalan, sementara penjualan rumah mandek.
Seperti yang disampaikan Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukim Seluruh Indonesia (Apersi) Kaltim Sunarti Amirullah dalam sebuah kesempatan, Sabtu (3/8/2024).
“Banyak stok rumah yang terbengkalai dan tidak terjual karena kuotanya habis.
Ini akan mengancam keberlangsungan usaha para pengembang,” katanya.
Sunarti memandang, hal itu akan menimbulkan kekhawatiran bahwa banyak rumah akan mangkrak, menjadi kerugian besar dan bahkan bisa memaksa pengembang gulung tikar.
Selain itu, kekosongan rumah yang tidak terjual bisa menciptakan lingkungan yang tidak aman dan mempengaruhi nilai properti di sekitarnya.
Sunarti berharap, pemerintah segera mengambil tindakan untuk menambah kuota rumah subsidi atau mencari solusi lain guna menjaga keseimbangan hunian yang diperlukan masyarakat.
Terlebih lagi, dengan perpindahan ibu kota yang semakin dekat, kebutuhan akan perumahan akan terus meningkat.
“Jika tidak segera ditangani, masalah ini dapat menjadi bom waktu yang berdampak luas, tidak hanya bagi pengembang tetapi juga masyarakat yang berjuang mendapatkan tempat tinggal layak,” pungkasnya. (*)
