KOTAKU, BALIKPAPAN-Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan dijadwalkan akan meresmikan sekolah baru jenjang SMP tepat momentum HUT ke 128 Kota Balikpapan, 10 Februari mendatang. Yakni SMP Negeri 28 yang berlokasi di Balikpapan. Bersamaan dengan itu, akan diresmikan sekolah baru lainnya yang berlokasi di Balikpapan Tengah yakni SMP Negeri 27.
Namun hadirnya sekolah baru tersebut, dirasa belum cukup. Khususnya di Balikpapan Timur. Seperti yang disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan H Gasali. Adapun Komisi IV membidangi Kesejahteraan Rakyat, Kesehatan dan Pendidikan.
Menurutnya, kondisi ini menyulitkan lulusan sekolah dasar (SD) untuk mendapatkan sekolah lanjutan yang sesuai dengan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Salah satu wilayah yang terdampak yakni Kelurahan Manggar, yang memiliki lebih dari 40 ribu jiwa dengan sekitar 100 rukun tetangga (RT).
Saat ini, hanya ada tiga SMP berbasis di Balikpapan Timur. Masing-masing SMP Negeri 8, SMP Negeri 23, dan yang sebentar lagi akan diresmikan yakni SMP Negeri 28. Akibatnya, banyak lulusan SD yang kesulitan mendapatkan tempat di sekolah-sekolah terdekat.
“Setiap tahun, ada sekitar 400 lulusan SD di Manggar yang harus melanjutkan ke SMP. Sayangnya, kapasitas sekolah yang tersedia masih sangat terbatas. Hal ini memaksa banyak murid untuk mencari sekolah di luar zona,” ujar Gasali, Kamis (6/2/2025).
Tidak hanya jenjang SMP, keterbatasan jumlah sekolah juga terjadi untuk jenjang SMA. Di Balikpapan Timur, sebut dia saat ini hanya ada dua sekolah lanjutan atas.
Meliputi, SMA Negeri 7 dan SMK Negeri 5 di Lamaru. Dengan jumlah lulusan SMP yang terus bertambah, fasilitas pendidikan yang ada belum mampu menampung semua siswa, hingga akhirnya mencari sekolah yang jauh dari tempat tinggal.
Gasali mengakui bahwa pembukaan SMP 28 di Kelurahan Manggar Baru akan membantu. Tapi, satu sekolah baru saja jelas tidak cukup buat mengatasi kebutuhan sekolah di Balikpapan Timur.
Gasali juga sistem zonasi yang menyebabkan ketidakseimbangan. Dia mencontohkan, ada beberapa wilayah yang punya dua SMP berdekatan, sementara di wilayah lain yang lebih padat penduduknya hanya ada satu SMP.
Ketimpangan ini bikin sistem zonasi PPDB jadi tidak efektif. Banyak siswa akhirnya mencari sekolah di luar wilayah tempat tinggal, yang tentu saja membebankan orang tua karena jarak dan biaya transportasi.
DPRD Kota Balikpapan berkomitmen untuk terus mendorong pembangunan SMP baru, terutama di daerah yang mengalami defisit sekolah. Legislator Partai Golkar dari Daerah Pemilihan (Dapil) Balikpapan Timur ini menyatakan bakal mengupayakan agar penambahan SMP di Balikpapan Timur masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Kami akan terus memperjuangkan pembangunan SMP baru agar distribusi sekolah lebih merata. Dengan begitu, sistem PPDB bisa berjalan lebih baik dan tidak menyulitkan peserta didik serta orang tua,” pungkasnya. (*)
