KOTAKU, BALIKPAPAN-Kritik kebijakan pemerintah pusat terkait efisiensi anggaran karena dinilai tidak tepat sasaran serta pengesahan Undang-Undang Minerba yang dianggap kontroversial, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Kota Minyak Beraksi menggelar aksi protes di depan gedung DPRD Kota Balikpapan, Jumat (21/2/2025).
Koordinator aksi yakni Triondi Kawutu, menyampaikan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah justru berisiko memotong dana untuk sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
“Efisiensi anggaran yang dimaksud malah berpotensi menggerus dana untuk sektor-sektor yang krusial bagi masyarakat. Kami juga melihat, anggaran malah diprioritaskan untuk program makan bergizi gratis yang belum mendesak,” kritiknya.
Mahasiswa menilai bahwa pemotongan anggaran seharusnya lebih diarahkan untuk sektor yang tidak berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
Seperti perjalanan dinas dan alokasi untuk kabinet yang dianggap terlalu besar.
“Pemerintah harus mulai merampingkan kabinet yang gemuk dan mengurangi anggaran perjalanan dinas yang membengkak. Itu langkah efisiensi yang lebih masuk akal,” tegas Triondi.
Aksi yang pada awalnya berjalan damai sempat memanas ketika beberapa mahasiswa mencoba memasuki gedung DPRD.
Aparat keamanan yang berjaga langsung menghadang, sehingga terjadi aksi saling dorong antara mahasiswa dan kepolisian.
Ketua GMNI cabang Balikpapan Maha Sakti Esa Jaya, mengungkapkan bahwa sejumlah mahasiswa menjadi korban tindakan represif aparat kepolisian.
Bahkan dia mengaku turut mengalami kekerasan saat aksi berlangsung. “Kami sangat menyayangkan adanya tindakan represif ini. Aparat penegak hukum seharusnya menjadi pengayom masyarakat, bukan justru melakukan tindakan kekerasan terhadap warga yang menyampaikan aspirasi,” ujarnya. (*)
Sejumlah tuntutan peseta aksi terhadap pemerintah pusat antara lain:
- Presiden diminta untuk mencabut Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 yang memotong anggaran untuk sektor yang tak berpihak rakyat.
- Presiden diminta menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dianggap membebani anggaran negara.
- Meminta presiden mengembalikan pendidikan sebagai prioritas utama anggaran negara.
- Pembatalan UU Minerba yang memberikan izin pertambangan kepada ormas keagamaan, perguruan tinggi, dan UMKM.
- Meminta Pemerintah Kota Balikpapan memperketat pengawasan di jalan tol IKN-Balikpapan.
- Mendorong pemerintah pusat untuk memperbaiki dampak pembangunan Jalan Tol IKN-Balikpapan.
- Menuntut Pemerintah Kota Balikpapan mengawal proses ganti rugi bagi warga yang terdampak pembangunan Jalan Tol IKN-Balikpapan.
