KOTAKU, BALIKPAPAN-Dalam momentum Hari Buruh Internasional atau May Day, Wakil Wali Kota (Wawali) Balikpapan DR H Bagus Susetyo, tampil tegas menyuarakan kepeduliannya terhadap kesejahteraan para pekerja.
Dalam pertemuan bersama Serikat Buruh dan Serikat Pekerja yang digelar di gedung parlemen Balikpapan, Kamis (1/5/2025), Bagus secara khusus menyoroti persoalan pelik terkait layanan BPJS Kesehatan yang selama ini banyak dikeluhkan pekerja.
Dalam pertemuan tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Kota Balikpapan Alwi Al Qadri, anggota Komisi IV DPRD, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam dialog itu, para perwakilan pekerja menyampaikan keresahan soal pelayanan BPJS Kesehatan yang belum maksimal, meskipun iurannya ditanggung Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan.
“Masalah BPJS (Kesehatan) masih menjadi suara paling dominan.
Meski gratis, faktanya banyak yang masih kesulitan saat menggunakan layanan tersebut di lapangan. Ini jadi perhatian serius kami,” ungkap Bagus.
Sebagai bentuk komitmen nyata, Bagus menyatakan bahwa Pemkot Balikpapan siap menjadi jembatan antara masyarakat pekerja dan penyedia layanan kesehatan.
Salah satu solusi yang digulirkan adalah optimalisasi layanan darurat melalui Bus Kesehatan Masyarakat (Kesemas) yang aktif 24 jam.
“Kesemas hadir sebagai penolong cepat, khususnya saat terjadi musibah saat malam hari atau di luar jam operasional rumah sakit.
Ini bagian dari misi kami memberikan layanan yang responsif dan merata,” lanjutnya.
Tak hanya soal kesehatan, Bagus juga menyinggung tantangan Balikpapan sebagai kota jasa yang menjadi magnet pekerja dari berbagai daerah.
Dia menekankan bahwa arus mobilitas tersebut perlu tetap memperhatikan keberpihakan terhadap tenaga kerja lokal.
Menurutnya, Pemkot Balikpapan telah menetapkan kuota khusus untuk pekerja lokal dalam berbagai sektor.
Namun hal ini perludibarengi peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM).
Program pelatihan dan sertifikasi keahlian pun terus didorong agar tenaga kerja lokal bisa bersaing dengan pekerja dari luar daerah.
“Kami butuh pekerja lokal yang siap tempur. Karena itu, pelatihan dan peningkatan kompetensi jadi kunci utama,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Bagus juga mengungkapkan bahwa saat ini tengah disusun Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas.
Rancangan aturan ini sedang dibahas oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD dan diharapkan segera disahkan.
Dengan serangkaian langkah ini, Bagus berharap Balikpapan dapat menjadi kota yang tidak hanya ramah investasi, tetapi juga ramah pekerja.
“Kami ingin menciptakan lingkungan kerja yang adil, sejahtera, dan inklusif,” pungkasnya. (*)
