“Misalnya jumlah anggota KPPS sekitar Rp13 ribu. Namun karena partisipasinya rendah kan tidak mungkin gajinya dipotong begitu, nah tentu saja dalam konteks kami KPU sebagai penyelenggara, tidak menghitung rugi tapi bagaimana penyelenggaraan Pilkada bisa sebaik-baiknya lancar, aman, tertib, tentu saja syukur-syukur kalau partisipasinya tinggi. Tapi konsep kami kan bukan seperti orang yang sedang berniaga jadi tetap yang sudah dianggarkan ya itulah konsekuensi demokrasi. Wah, ini mahal kami rugi, kalau nggak mau rugi sistemnya diubah,” tegasnya.
KPU Balikpapan sebenarnya punya aplikasi hitungan cepat bernama Si Rekap. Namun, sampai saat ini aplikasi tersebut masih dalam pengembangan dan belum sempurna 100 persen. “Jadi terlalu dini kalau saya sampaikan (hasil perhitungan cepat KPU) dari hasil kerja Si Rekap,” urainya.
Sampai kemarin pagi, dari 1.505 TPS yang hasilnya masuk dalam aplikasi Si Rekap baru sekitar 300 TPS. “Kalau bicara partisipasi paling rendah kami belum (bisa pastikan). Sementara kami belum punya punya data yang valid. Kalau faktor (partisipasi rendah) bisa dikira-kira. Tapi kalau data tidak bisa,” tegasnya.
Thoha mengatakan, 11-14 Desember 2020 hasil pemungutan suara akan diplenokan di tingkat PPK. Sementara tantangan Pilkada kali ini menjadi berat, karena para petugas PPK bekerja ekstra, mendokumentasikan kembali hasil pemungutan suara di TPS yang kini dikumpulkan di tingkat kecamatan.
“Harus difoto lagi terus diupload lagi. Nah kalau diupload dengan jaringan yang lelet, butuh berapa lama. Kami juga masih memikirkan ini,” urainya.
