KOTAKU, BALIKPAPAN-Komisi IV DPRD Kota Balikpapan menyoroti rendahnya serapan anggaran sektor pendidikan.
Hingga pertengahan tahun 2025, tercatat baru sekitar 48 persen dari total anggaran pendidikan yang telah terserap.
Artinya, masih ada 52 persen anggaran yang belum dimanfaatkan secara optimal.
Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan Hj Iim menyampaikan keprihatinannya terhadap lambannya realisasi anggaran.
Terutama untuk program-program fisik sektor pendidikan. Seperti pembangunan dan rehabilitasi sekolah, penyediaan fasilitas penunjang belajar, serta pemenuhan sarana-prasarana dasar lainnya.
“Sisa 52 persen itu sebaiknya dihabiskan untuk program-program yang memang dibutuhkan masyarakat.
Jangan sampai menumpuk saat akhir tahun dan akhirnya tidak terserap,” ujarnya saat rapat evaluasi anggaran, Senin (23/6/2025).
Dia juga mengingatkan bahwa anggaran yang tidak terserap hingga akhir tahun berisiko menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) yang dapat berdampak negatif terhadap penyusunan APBD tahun berikutnya.
“Kalau muncul Silpa karena realisasi lambat, ini bisa mengganggu prioritas pembangunan tahun mendatang dan menurunkan kepercayaan masyarakat,” tegasnya.
Iim juga menekankan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan melalui Dinas Pendidikan dan instansi terkait perlu transparan dan tepat waktu dalam pelaksanaan proyek-proyek fisik, khususnya yang telah dialokasikan sejak awal tahun anggaran.
“Kami minta ada keterbukaan progres di lapangan, agar bisa dikawal bersama dan tidak hanya selesai di atas kertas,” katanya.
Komisi IV DPRD Balikpapan yang membidangi urusan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial akan terus memantau perkembangan serapan anggaran hingga akhir 2025.
Dia berharap, eksekutif dalam hal ini Pemkot Balikpapan, tidak hanya fokus kegiatan rutin atau administrasi, tetapi juga mendorong percepatan pembangunan infrastruktur pendidikan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Kalau ada dana, segera realisasikan programnya. Jangan tunggu akhir tahun baru sibuk. Ini menyangkut hak anak-anak dalam memperoleh fasilitas pendidikan yang layak,” tegas Hj Iim.
Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan ini juga mengingatkan agar tidak ada proyek infrastruktur pendidikan yang molor pengerjaannya atau bahkan tidak dimulai sama sekali meski sudah dianggarkan.
Terlebih lagi, tahun ajaran baru sudah dimulai, sehingga kebutuhan fasilitas pendidikan semakin mendesak.
“Kami siap mendukung dan mendorong percepatan, asalkan pelaksanaannya jelas, transparan, dan akuntabel,” pungkasnya.
Dengan sisa waktu enam bulan menuju akhir tahun anggaran, DPRD meminta Pemkot Balikpapan memaksimalkan penggunaan anggaran pendidikan agar tidak hanya terserap, tetapi juga memberikan manfaat konkret dan berkelanjutan bagi dunia pendidikan di Kota Beriman. (*)
