KOTAKU, BALIKPAPAN-Wakil Wali Kota (Wawali) Balikpapan DR H Bagus Susetyo menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 dalam rapat paripurna di Gedung Parkir Klandasan, Senin (23/6/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Bagus memaparkan sejumlah poin penting mengenai pengelolaan keuangan daerah, termasuk Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang mencapai Rp614,74 miliar.
Menurutnya, sebagian besar Silpa berasal dari sisa tender sekitar Rp70 miliar, sementara sisanya dari beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan saar tahun anggaran berjalan.
“Secara prinsip, Silpa ini tidak terlalu besar. Sebagian digunakan untuk awal tahun 2025 agar tetap ada kas kegiatan. Apalagi transfer dana dari pusat juga tidak selalu cepat,” ujar Bagus.
Dari sisi pendapatan, Bagus menyebutkan bahwa total realisasi APBD tahun 2024 mencapai Rp4,02 triliun atau 100,28 persen dari target.
Namun, dia juga menyoroti bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru terealisasi Rp1,06 triliun dari target yang telah ditetapkan yakni Rp1,19 triliun.
Artinya, ada kekurangan capaian sekitar Rp130 miliar atau sekitar 89,12 persen dari target.
“Secara umum, kinerja pendapatan daerah menunjukkan hasil yang cukup baik. Tapi memang masih ada sektor yang harus ditingkatkan, terutama penerimaan dari pajak daerah,” tuturnya.
Bagus menekankan bahwa semua pendapatan yang diperoleh, baik dari PAD maupun dana transfer dari pemerintah pusat, akan dikembalikan kepada masyarakat melalui program-program pembangunan dan pelayanan publik.
“Kami ingin masyarakat tahu bahwa uang daerah ini bukan untuk dinikmati pemerintah, melainkan untuk membangun fasilitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan meningkatkan kualitas layanan kepada warga,” jelasnya.
Bagus mencontohkan sejumlah program pembangunan yang telah dan akan terus dikerjakan demi kesejahteraan masyarakat Balikpapan.
Termasuk peningkatan kualitas jalan, sekolah, Puskesmas, serta sistem drainase untuk mencegah banjir.
Agar angka Silpa tidak terlalu besar, Bagus juga memberikan evaluasi terhadap proses tender dan pelaksanaan kegiatan di lapangan.
“Kami berharap selisih anggaran dengan hasil tender tidak terlalu jauh. Ini agar kualitas pekerjaan bisa maksimal dan tidak terburu-buru menjelang akhir tahun,” pungkasnya.
Adapun LKPj, merupakan upaya Pemkot Balikpapan membangun kepercayaan publik yang transparansi dan akuntabilitas.
LKPj kemudian akan ditindaklanjuti DPRD Balikpapan dalam pembahasan selanjutnya untuk memastikan penggunaan anggaran betul-betul memberi manfaat nyata bagi masyarakat Kota Minyak, julukan Kota Balikpapan. (*)
