KOTAKU, BALIKPAPAN-Kecelakaan lalu lintas yang terjadi di turunan Rapak Balikpapan Utara, Jumat (21/1/2022) yang merenggut empat nyawa, puluhan luka-luka serta enam kendaraan roda empat dan 14 kendaraan roda dua rusak berat, memantik perhatian pemerintah pusat.
Adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdar) Kementerian Perhubungan RI Budi Setiadi yang turun langsung Minggu (23/1/2022) siang, untuk melihat curamnya tanjakan dan turunan yang menjadi lokasi terjadinya tragedi maut itu. Menurutnya, elevasi atau sudut ketinggian tanjakan Rapak mencapai hingga 10 persen maka perlu adanya mitigasi bencana di lokasi tersebut.
“Jadi tentunya dengan kondisi elevasi yang sampai sampai 10 persen memang jalan ini kurang baik untuk yang turunan panjang. Ini sama yang ada di Kretek Wonosobo dan Kretek daerah Bumiayu.
Setelah tadi kami meninjau bersama Dirlantas Polda Kaltim, Kadishub Provinsi Kaltim dan lainnya, ada beberapa hal yang kami dapatkan dan yang terpenting adalah mitigasi. Tentunya mungkin dengan kejadian kemarin pemerintah akan melakukan langkah mitigasi baik jangka pendek maupun panjang lalu penanganan berikutnya,” tuturnya kepada awak media.
Lanjutnya, dari hasil diskusi dalam tinjauan tersebut pihaknya akan mematangkan lagi dengan melakukan rapat koordinasi dengan Dirjen PU Binamaraga dan Korlantas Mabes Polri, keesokan harinya. Pihaknya berencana akan melakukan perubahan rekayasa lalu lintas baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek.
“Untuk jangka pendek saya mengusulkan pembangunan jalur evakusi yang berada di sebelah sisi kiri jalan lahan punya Pertamina. Dari Pemerintah Kota Balikpapan tadi Kadishub akan melaporkan ke wali kota mudahan bisa direalisasikan, untuk membangunnya kan tidak begitu mahal dan itu cepat pembangunan jalur evakuasi sementara,” ucapnya.
Sementara itu, untuk usulan jangka panjang menurutnya sudah pernah dibahas beberapa kali dengan DPRD yakni usulan pembangunan Flyover atau jalan layang. Menurutnya itu jalan yang terbaik. “Tapi kan butuh waktu dan biaya, jadi ada opsi pembangunan Flyover akan dibiayai APBD Provinsi Kaltim atau kemudian saya undang Dirjen PU Binamarga apakah kemudian bisa diusulkan ke PU Binamarga,” tuturnya.
Menurutnya, pembangunan itu memungkinkan masuk dalam APBN.
Kemudian, opsi lainya yakni dengan menyiapkan bugfer zone. Itu butuh peran serta dari pengusaha truk dan pemilik barang karena terkait dengan over loading dan over dimensi.
“Nanti ada rencana dan akan dibahas teknis di atas akan disiapkan buffer zone jadi mobil yang muatannya cukup berat itu akan dialihkan dan diangkut ke pelabuhan menggunakan kendaraan yang lebih kecil lagi, itu akan kami lakukan tapi memang itu butuh suatu upaya untuk menyiapkan buffer zone dan kemudian saya komunikasikan dengan operator yang ada di sini,” jelasnya.
Menurutnya, segala opsi dan usulan penanganan tersebut bersifatnya komprehensif, yakni selain mengutamakan keselamatan namun ekosistem perekonomian juga tidak terganggu. “Kami minimalisir semuanya,” tutupnya. (*)
