Ekbis

Pelindo Siap Operasikan Dermaga Pulau Tukung Jadi Jalur Strategis Balikpapan-PPU

GM Pelindo Regional 4 Balikpapan Suhadi Hamid (tiga, kanan) beserta manajemen mengabadikan momen bersama Kabid Pelayanan Dishub Kaltim Muslih saat audiensi (foto: kotaku.co.id/ist)

KOTAKU, BALIKPAPAN-Manajemen PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 Balikpapan semakin serius menggarap pengoperasian Dermaga Pulau Tukung (eks Chevron) sebagai jalur penyeberangan strategis antara Balikpapan dan Penajam Paser Utara (PPU).

Demi kelancaran rencana, Pelindo melakukan audiensi dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda untuk membahas perizinan operasional.

Dalam pertemuan tersebut, General Manager Pelindo Regional 4 Balikpapan Suhadi Hamid, langsung menyampaikan komitmen Pelindo dalam memastikan dermaga beroperasi sesuai regulasi.

“Kami melihat potensi besar dermaga Pulau Tukung sebagai alternatif penyeberangan yang bisa mempercepat mobilitas masyarakat serta distribusi logistik antara Balikpapan dan PPU.

Karena itu, kami ingin memastikan semua aspek perizinan sudah aman sebelum beroperasi,” ujarnya melalui siaran pers yang disampaikan, Selasa (4/3/2025).

Dishub Kaltim pun memberikan respons positif. Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan Dishub Kaltim Muslih, mengapresiasi inisiatif Pelindo yang ingin memastikan kelancaran transportasi laut.

“Langkah ini sangat baik untuk konektivitas di wilayah Balikpapan. Kami siap berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mempercepat prosesnya,” kata Muslih.

Menanggapi dukungan tersebut, Suhadi Hamid menyampaikan terima kasih atas keterbukaan Dishub Kaltim dalam mempercepat perizinan.

“Kami siap bekerja sama dengan semua instansi untuk memenuhi persyaratan teknis dan administratif. Dermaga Pulau Tukung bakal jadi jalur strategis yang mendukung konektivitas dan perekonomian di Balikpapan serta PPU,” tambahnya.

Pertemuan ini menjadi langkah awal dalam penyelarasan regulasi dan prosedur perizinan yang diperlukan untuk pengoperasian dermaga.

Dengan adanya audiensi ini, diharapkan proses koordinasi antarinstansi dapat berjalan lebih efektif, sehingga fasilitas penyeberangan laut ini dapat segera dioperasikan demi mendukung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah. (*)

To Top