KOTAKU, BALIKPAPAN-Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan mendukung DPRD Kota Balikpapan yang mengusulkan terbentuknya Peraturan Daerah (Perda) Ketahanan Pangan.
Dalam hal ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Balikpapan menjadi leading sektornya.
Terkait itu, Kepala DP3AKB Kota Balikpapan Alwiati menyebut, pembentukan regulasi itu telah berjalan dan kini tahapannya telah menjadi Rencana Peraturan Daerah (Raperda).
“Ini sudah berjalan dan sudah dua kali penyampaian melalui Nota Penjelasan (Nopen) Wali Kota Balikpapan,” ujar Alwiati, ditemui usai mengikuti Rapat Kerja (Raker) Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) DPRD Kota Balikpapan, di Hotel Novotel Balikpapan, Rabu (8/11/2023).
Ia menjelaskan, Raker Propamperda DPRD Kota Balikpapan ini membahas upaya DPRD Kota Balikpapan untuk menginventarisasi Raperda yang sudah menjadi prioritas inisiatif DPRD Kota Balikpapan. Hanya saja hingga kini belum rampung.
“Nah, kalau dari DP3AKB (dukung) DPRD Kota Balikpapan adalah Raperda Ketahanan Keluarga,” ungkapnya.
Alwiati menerangkan, ketahanan keluarga tidak bisa dipisahkan dengan persoalan-persoalan individu manusia dalam mempertahankan eksistensinya.
Keluarga merupakan satuan individu dalam masyarakat. Keluarga yang baik akan memberikan kemaslahatan yang baik pula dalam lingkungannya.
“Ada beberapa poin dalam Raperda Ketahanan Pangan. Misalnya untuk meningkatkan ketahanan keluarga dari segi ekonomi.
Ada juga untuk meningkatkan pemahaman agama kepada keluarga dan memberikan edukasi pola asuh anak bagi setiap keluarga,” terangnya.
Lebih lanjut ia menyebut, Pemkot Balikpapan melalui DP3AKB menyambut positif pembentukan Perda Ketahanan Keluarga.
Sehingga pemerintah daerah dapat menjalankan program dan kegiatan maupun sosialisasi kepada masyarakat tentang betapa pentingnya ketahanan keluarga.
“Dengan adanya Perda Ketahanan Keluarga, kami dapat melaksanakan program-program untuk memperkuat ketahanan keluarga Balikpapan.
Karena semua permasalahan sosial yang timbul, itu berawal dari ketahanan keluarga,” pungkasnya.
Adapun program yang berkaitan dengan ketahanan keluarga, lanjut Alwiati menerangkan, telah dilaksanakan dalam beberapa program.
Misalnya pembentukan Forum Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), dari tingkat kota sampai kelurahan. (*)
