KOTAKU, BALIKPAPAN-Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan menggelar Focus Group Discussion (FGD), dengan tema Membahas Permasalahan dan Isu Strategis Kota dalam Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan, tahun 2025-2029.
Kegiatan ini dilaksanakan di aula Pemkot Balikpapan, Senin (29/7/2024).
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Balikpapan Murni mengatakan, FGD menjadi forum untuk menampung saran dan masukan dari berbagai elemen masyarakat, demi mengumpulkan berbagai informasi yang penting dalam penyusunan RPJMD tahun 2025-2029.
Adapun RPJMD yang tersusun akan menjadi landasan program pemerintah daerah, karena langsung disusun oleh para ahli.
“Karena disusun oleh ahli, sehingga ada kajian akademis yang dilakukan. Jadi berdasarkan data dan kajian akademis.
Nanti akan digunakan sebagai dasar penyusunan visi dan misi bagi calon kepala daerah (selanjutnya),” ujar Murni, ditemui di sela-sela FGD.
Lebih lanjut dia menjelaskan, melalui kajian RPJMD itu nantinya akan menjadi program prioritas pembangunan selama lima tahun.
Pihaknya turut menyertakan indikator yang perlu dicapai dalam pelaksanaan program RPJMD.
“Nanti kami akan lihat (menyesuaikan program RPJMD dengan) janji politik, seperti apa,” ucapnya.
Disebutkan ada delapan program prioritas unggulan dari total 16 program keseluruhan yang disusun dalam RPJMD.
Sementara itu, ada program prioritas unggulan yang menjadi isu strategis. Antara lain, pemanfaatan sektor jasa, ekonomi kreatif, industri yang inklusif, pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan merata.
Kemudian ada program terkait daya saing angkatan kerja, ketercukupan sumber daya air, kelestarian lingkungan dan pengelolaan sampah, ketahanan bencana dan keselamatan, tata kelola akuntabel dan pelayanan publik inovatif, serta program terkait sinergi untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
“Selain itu, dari delapan program unggulan menjadi isu strategis, juga ada satu program yang belum dimasukkan (dalam RPJMD), yakni ketahanan pangan.
Nah itu nantinya akan menjadi program prioritas bagi kepala daerah berikutnya dalam menyusun visi dan misi,” pungkasnya. (*)
