KOTAKU, BALIKPAPAN-Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-29 yang digelar di halaman Balikpapan Sport and Convention Center (BSCC/DOME), Jumat (25/4/2025), menjadi panggung penting bagi pemerintah pusat dalam menyampaikan arah kebijakan otonomi yang lebih berkualitas dan berorientasi terhadap peningkatan sumber daya manusia (SDM).
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI Bima Arya, yang hadir memimpin ucapara peringatan tersebut, menegaskan bahwa kinerja pemerintahan daerah tidak boleh hanya bergantung dengan besaran anggaran.
Menurutnya, kualitas SDM dan sistem birokrasi yang meritokratis adalah kunci utama kemajuan daerah.
“Potensi daerah akan sia-sia jika tidak diimbangi dengan manusia yang berkualitas. Tidak cukup hanya andalkan kekayaan alam,” ujar Bima dalam sambutannya.
Dia juga menekankan temuan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menunjukkan bahwa daerah dengan anggaran besar belum tentu memiliki performa yang baik.
Hal ini, kata dia, menegaskan pentingnya objektivitas dalam sistem penghargaan dan sanksi dalam birokrasi.
“Birokrasi yang profesional harus dibangun di atas keberanian untuk menegakkan disiplin.
Jangan ragu, karena masyarakat menaruh harapan besar terhadap integritas pemerintah,” tegasnya.
Di tengah suasana nasional tersebut, Kota Balikpapan mendapat kehormatan menjadi tuan rumah sekaligus menerima penghargaan atas kinerjanya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Sementara itu, Wali Kota Balikpapan H Rahmad Mas’ud, yang menerima langsung penghargaan dari Wamendagri sebagai salah satu dari 23 daerah terbaik tahun ini.
Rahmad menyebut penghargaan ini sebagai buah kerja kolektif seluruh elemen kota dan momentum untuk terus meningkatkan pelayanan publik.
“Yang belum maksimal dibenahi, dan yang sudah baik ditingkatkan,” ujarnya.
Lebih jauh, dia menambahkan bahwa peringatan Otda juga dimanfaatkan untuk mendorong geliat ekonomi lokal melalui dukungan terhadap UMKM, agar manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Peringatan Otda tahun ini menjadi refleksi penting bagi seluruh pemimpin daerah agar tidak hanya mengejar capaian seremonial, tetapi membangun fondasi tata kelola pemerintahan yang adaptif, profesional, dan berorientasi hasil yang nyata. (*)
