KOTAKU, BALIKPAPAN-Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPRD Kota Balikpapan dan Pertamina Patra Niaga Kalimantan yang digelar Selasa (20/5/2025) ditunda usai perwakilan Pertamina memilih Walk Out dari rapat.
RDP ini membahas kelangkaan BBM yang sudah lima hari terakhir menyebabkan antrean panjang untuk berbagai SPBU Balikpapan.
Ketua DPRD Balikpapan Alwi Al-Qadri, menyampaikan bahwa antrean BBM di Balikpapan sudah mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk para pekerja dan orang tua yang mengantar anak sekolah.
Dia bahkan melihat langsung antrean sepanjang 1-3 Kilometer, dan mendapat laporan kendaraan mogok akibat kehabisan BBM.
“Kondisi ini sangat miris. Apalagi ini terjadi di Balikpapan yang dikenal sebagai Kota Minyak. Sangat tidak sebanding dengan julukannya,” ujarnya.
Alwi menyayangkan absennya General Manager (GM) Pertamina dalam RDP tersebut. Menurutnya, kehadiran GM penting untuk memberikan penjelasan dan kepastian kepada masyarakat terkait distribusi BBM.
Dia juga menegaskan bahwa DPRD Balikpapan menuntut kehadiran GM sebelum pukul 16.00 WITA hari itu untuk meminta maaf secara resmi kepada warga.
Dalam rapat tersebut, perwakilan Pertamina disebut tidak mampu menjelaskan dengan rinci terkait kuota BBM di Balikpapan.
Hanya menyatakan tidak ada batasan kuota dan akan mengisi jika ada kekurangan. Namun DPRD Balikpapan menilai jawaban tersebut tidak memadai tanpa data jelas.
“Kami hanya ingin kepastian. Apakah benar seluruh SPBU sudah terisi? Dan mengapa kota yang menjadi pusat kegiatan Pertamina justru mengalami kelangkaan?” tegas Alwi.
Dalam kesempatan tersebut, Alwi juga menyinggung bahwa selama ini DPRD Balikpapan sudah cukup bersabar menghadapi berbagai persoalan energi seperti kelangkaan elpiji dan temuan BBM kualitas rendah yang menyebabkan kendaraan brebet..
Menurutnya, daerah lain yang jauh dari kantor Pertamina seperti Yogyakarta, Malang, hingga Penajam Paser Utara (PPU) dan Paser justru tidak mengalami antrean seperti di Balikpapan.
DPRD Balikpapan menekankan bahwa rapat berlangsung tertib dan tidak anarkis, meski Pertamina meminta jaminan keamanan.
Alwi menegaskan, hanya ingin penjelasan yang transparan untuk menjawab keresahan masyarakat. (*)
