KOTAKU, BALIKPAPAN-Warga Jalan Jenderal Sudirman datangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, untuk menyampaikan aspirasinya tentang penolakan kebijakan kawasan Zero Tolerance atau kebijakan pemberlakuan kawasan tertib lalu lintas, mulai simpang tiga Balikpapan Permai (BP)-Damai-Stalkuda sampai dengan Lapangan Merdeka.
“Warga kami sangat dirugikan sekali. Kami menolak adanya kebijakan zona Zero Tolerance di Jalan Jendral Sudirman, karena permasalahan ini mengganggu masalah kehidupan ekonomi,” ucap Ketua RT 05 Klandasan Ilir Muhammad Suhartono kepada awak media usai pertemuan dengan DPRD Balikpapan, Senin (28/3/2021).
Lanjutnya Suhartono mengatakan, warga telah merelakan tanahnya sepanjang 9 meter untuk perluasan jalan umum, akibatnya tidak memiliki lahan parkir. Namun saat ini warga dilarang parkir.
“Kami sangat kecewa, karena tidak pernah mengajak warga sosialisasi dan tidak dilibatkan dalam pembahasan penerapan zona tertib lalu lintas tersebut,” papar Suhartono.
Ya, pemberlakuan kawasan Zero Tolerance mulai disosialisasikan sejak 4-15 Maret 2021 sebagai tahap pertama. Kemudian, tahap kedua yakni peneguran mulai 16-31 Maret 2021, dan penindakan diberlakukan 1 April 2021.
Kembali Suhartono menegaskan, pemerintah seharusnya mengajak warga untuk terlibat dalam pembahasan sebuah kebijakan yang akan diterapkan. Supaya tidak merugikan masyarakat. Kalau pun memang tetap memberlakukan kebijakan tersebut, maka warga setempat akan tetap menolak dan mengambil haknya.
