KOTAKU, BALIKPAPAN-Penjabat Sementara (Pjs) Wali Kota Balikpapan Ahmad Muzakkir hadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se Kalimantan Timur (Kaltim) bersama Tim Pemantau Perkembangan Politik Daerah.
Rakor digelar di Hotel Novotel, Rabu (13/11/2024) dalam rangka persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang digelar serentak tahun 2024.
Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Muzakkir menekankan pentingnya sinergi dengan Forkompinda dalam mendukung dan mengawal suksesnya pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di Kaltim.
Menurut Muzakkir, koordinasi yang solid antar-Forkompinda menjadi kunci sukses untuk memastikan seluruh tahapan Pilkada, dari persiapan logistik hingga aspek teknis lainnya, berjalan lancar.
“Kami terus memantau setiap tahapan, baik dari sisi logistik maupun aspek lainnya,” ujarnya.
Salah satu isu utama dalam rapat ini yakni persiapan logistik, terutama terkait ketersediaan surat suara.
Terkait itu, Muzakkir mengungkapkan, telah melakukan pengecekan lapangan di gudang logistik KPU Balikpapan untuk memastikan semua kebutuhan logistik Pilkada terpenuhi.
Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa terdapat kekurangan beberapa surat suara, dan sebagian lainnya dalam kondisi rusak.
Muzakkir meyakinkan bahwa KPU telah mengajukan permintaan penambahan dan penggantian surat suara yang rusak, sehingga persiapan dapat segera dilengkapi.
Selain logistik, dua isu penting lainnya yang disoroti Muzakkir adalah partisipasi pemilih dan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).
Dia menekankan bahwa tingkat partisipasi pemilih adalah tantangan besar dalam setiap pemilihan. Oleh karena itu, seluruh pihak diminta bekerja sama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar menggunakan hak pilihnya.
“Partisipasi pemilih harus ditingkatkan, ini menjadi tugas bersama. Koordinasi antar Forkompinda di daerah harus semakin solid,” tambahnya.
Di samping itu, Muzakkir juga mengingatkan pentingnya menjaga netralitas ASN selama proses Pilkada.
Menurutnya, netralitas ASN telah diatur dan wajib ditegakkan demi menjaga integritas pemilihan. “Jika ada pelanggaran terkait netralitas ASN, kami serahkan kepada Bawaslu untuk ditindaklanjuti,” tegas Muzakkir.
Rapat koordinasi ini diharapkan dapat memperkuat komitmen semua pihak untuk memastikan Pilkada Serentak 2024 berjalan aman, tertib, dan demokratis.
Melalui sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat, diharapkan proses pemilihan dapat berlangsung lancar dan mencerminkan semangat demokrasi yang sehat di Kaltim. (*)
