Bahkan, kata alumni ITS Surabaya ini, negara bukan penghasil minyak banyak yang lebih murah harga BBM nya dari Indonesia. “Misalnya urutan ke-36 Taiwan, dijual dolar AS setara dengan Rp15.378, urutan ke-37 Burma 1,039 dolar AS setara dengan Rp15.540, urutan ke-40 Maldive 1,071 dolar AS setara dengan Rp16.022, urutan ke-45 Vietnam 1,121 dolar AS setara dengan Rp16.770, urutan ke-50 adalah Indonesia dolar AS setara dengan Rp17.540. Berarti ada 49 negara yang menjual bahan bakar oktan 95 lebih murah dari Indonesia.
Jadi, tidak benar kalau ada yang mengatakan harga BBM yang ada di Indonesia yang termurah di dunia, padahal Indonesia termasuk penghasil minyak dan gas yang sumur minyaknya terbanyak dan terbesar di Asia Tenggara. Kenapa harga BBMnya bisa sangat mahal? tanya BHS.
BHS juga menyoroti pendapat Staf Khusus Menteri BUMN yang mengatakan harga BBM di Malaysia lebih murah dari Indonesia karena jumlah penduduknya lebih sedikit dari Indonesia. “Ini juga tidak berdasar kajian dan data yang benar.
Singapura yang mempunyai penduduk 5,6 juta yang jauh lebih kecil dari penduduk Indonesia maupun penduduk Malaysia yang jumlahnya 33,37juta, harga BBM Singapura oktan 95 sebesar dolar AS setara dengan Rp30.200,- yang tentu jauh lebih mahal dari harga di Indonesia maupun di Malaysia, sehingga tingginya harga BBM di suatu negara tidak ada korelasinya dengan jumlah penduduk tetapi sangat berhubungan dengan kemampuan daya beli masyarakat di negara tersebut,” terang BHS kemudian.
Masih menurut anggota Dewan Pakar Partai Gerindra ini, di Singapura walau harga BBM dua kali lipat lebih mahal dari Indonesia tetapi upah minimum juga tinggi sebesar 5 ribu dolar Singapura setara dengan Rp53 juta sedangkan di Indonesia upah minimum berkisar Rp2 juta hingga Rp4,7 juta. Bahkan masih ada wilayah yang mempunyai UMR di bawah Rp2 juta, misalnya Sragen Rp1.839.000, Banjarnegara Rp1.819.000, dan lain lain, mayoritas upah minimum wilayah di Indonesia di bawah Rp3 juta.
Maka pemerintah Indonesia seharusnya menerapkan harga BBM yang realistis sesuai dengan harga beli impor seperti halnya di Malaysia. Kemudian subsidinya disesuaikan dengan kemampuan daya beli masyarakat Indonesia,” pungkas BHS. (*)
