KOTAKU, BALIKPAPAN-Proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan Tahun 2025 resmi dimulai.
Hal ini diusung dalam rapat paripurna dengan agenda penyampaian nota penjelasan Wali Kota Balikpapan yang berlangsung di Gedung Parkir Klandasan, Kota Balikpapan, Selasa (19/8/2025).
Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan bersama DPRD melalui Badan Anggaran (Banggar) telah melakukan pembahasan secara simultan dan mendalam hingga mencapai kesepakatan, 11 Agustus 2025 lalu.
Wakil Wali Kota (Wawali) Balikpapan DR H Bagus Susetyo mengatakan kesepakatan ini menjadi landasan kuat untuk memastikan isi Raperda APBD Perubahan 2025 dapat segera disosialisasikan dan disahkan.
Dalam nota penjelasannya, Bagus Susetyo memaparkan postur Perubahan APBD 2025 yang menunjukkan progres signifikan.
Pendapatan daerah naik 1,04 persen, dari Rp4,21 triliun saat APBD murni menjadi Rp4,26 triliun dalam rancangan perubahan.
Belanja daerah juga meningkat 3,41 persen, dari Rp4,59 triliun menjadi Rp4,75 triliun.
Sementara itu, pembiayaan daerah melonjak 29,89 persen, dari Rp378,97 miliar menjadi Rp492,23 miliar.
“Kenaikan ini mencerminkan komitmen kami untuk memenuhi kebutuhan prioritas daerah,” kata Bagus.
Adapun fokus utama rapat kali ini adalah memastikan percepatan pembahasan agar tidak menghambat pelaksanaan program, tahun anggaran 2025.
Bagus menegaskan pentingnya kolaborasi antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Banggar, dan seluruh anggota DPRD untuk segera menetapkan Raperda tentang Perubahan APBD 2025 menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Diakuinya, waktu pelaksanaan kegiatan terbatas dan mematuhi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2024.
“Yang mengharuskan persetujuan DPRD dan kepala daerah selesai paling lambat tiga bulan sebelum tahun anggaran berakhir,” tegasnya.
Adapun Rapat Paripurna berikutnya dijadwalkan Rabu (20/8/2025) dengan agenda pandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Balikpapan. (*)
