KOTAKU, BALIKPAPAN–Dianggap mempersempit akses jalan, Sekretaris Komisi III DPRD Kota Balikpapan Ari Sanda dorong pembongkaran Pos Keamanan yang berada di Perumahan Wika.
Langkah ini bertujuan untuk memperlebar akses jalan agar dapat digunakan lebih leluasa oleh masyarakat, termasuk warga sekitar maupun pengguna jalan lainnya.
Menurut Ari Sanda, pengembang perumahan sebelumnya telah menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan. Dengan adanya penyerahan ini, segala kewenangan terkait fasilitas tersebut kini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah.
“Jadi aturan mainnya itu, ketika PSU sudah diserahkan ke pemerintah, maka hak dan kewajiban atas fasilitas tersebut diatur oleh Pemkot Balikpapan,” ujar Ari Sanda saat diwawancarai wartawan, Senin (17/2/2025).
Ari Sanda menjelaskan bahwa keberadaan Pos Keamanan saat ini menghambat akses jalan yang seharusnya dapat digunakan untuk dua arah.
Jika pos tersebut dibongkar, lanjut dia berpendapat maka akses bagi warga Perumahan Wika maupun masyarakat umum akan menjadi lebih lancar.
Selain itu, pembongkaran ini juga diharapkan dapat mengurangi kemacetan yang kerap terjadi di kawasan tersebut, terutama saat jam-jam sibuk. Dengan akses yang lebih luas, arus kendaraan akan lebih tertata dan mobilitas masyarakat menjadi lebih nyaman.
Menanggapi rencana ini, DPRD Kota Balikpapan terus berkoordinasi dengan Pemkot Balikpapan serta pihak-pihak terkait. Ari Sanda menegaskan bahwa sosialisasi kepada masyarakat akan dilakukan agar memahami alasan dan manfaat dari langkah ini.
“Kami akan terus berkoordinasi dengan Pemkot Balikpapan untuk mencari solusi terbaik terkait jalan di Perumahan Wika, termasuk menindaklanjuti kegelisahan masyarakat yang ada saat ini,” tambahnya.
DPRD Balikpapan berharap keputusan ini dapat membawa manfaat bagi warga Balikpapan, khususnya dalam meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas.
Dengan pelebaran jalan, diharapkan aktivitas masyarakat di kawasan tersebut menjadi lebih lancar tanpa hambatan yang tidak perlu.
DPRD Balikpapan berkomitmen untuk terus memantau perkembangan dan memastikan bahwa kebijakan ini berjalan sesuai dengan kepentingan masyarakat. Jika ada aspirasi atau keberatan dari warga, pihaknya siap menampung serta mencari solusi yang paling adil bagi semua pihak. (*)
