KOTAKU, BALIKPAPAN-Komisi III DPRD Balikpapan mendorong langkah strategis untuk menghadirkan fasilitas kesehatan tingkat pertama—yakni Puskesmas—di setiap kelurahan.
Usulan ini dinilai penting demi menjamin pemerataan akses layanan kesehatan dasar bagi seluruh warga kota.
Anggota Komisi III DPRD Balikpapan H Haris, menegaskan bahwa keberadaan Puskesmas begitu krusial dalam sistem pelayanan kesehatan.
Namun, hingga kini belum semua wilayah memiliki akses yang layak terhadap fasilitas ini.
“Makanya kami sarankan, idealnya Puskesmas harus ada di tiap kelurahan,” ujarnya, Sabtu (5/4/2025).
Haris juga mengingatkan bahwa keberadaan gedung saja tidak cukup. Puskesmas perlu didukung dengan kelengkapan alat medis dan tenaga kesehatan yang memadai agar bisa benar-benar melayani masyarakat secara optimal.
“Fasilitas medisnya harus lengkap, termasuk jumlah tenaga medisnya. Jadi layanan tingkat pertama itu benar-benar bisa diandalkan,” tambahnya.
Pemerataan akses Puskesmas dinilai juga akan mengurangi beban rumah sakit, terutama dalam penanganan kasus ringan yang seharusnya bisa ditangani tingkat puskesmas.
Haris menilai, kondisi Puskesmas yang belum maksimal justru memicu lonjakan pasien di rumah sakit.
“Kadang karena alat di Puskesmas belum lengkap, masyarakat langsung ke rumah sakit. Padahal, itu bisa ditangani tingkat puskesmas,” jelas politisi PDI Perjuangan tersebut.
Dia juga menyoroti permasalahan lain, yakni kecenderungan Puskesmas yang langsung merujuk pasien ke rumah sakit meskipun kasusnya ringan, yang kemudian berujung penolakan layanan BPJS oleh rumah sakit karena Overload.
Tak hanya soal infrastruktur, Haris turut menyinggung kualitas pelayanan di rumah sakit. Menurutnya, masih ada kendala sumber daya manusia, mulai dari pemahaman prosedur hingga etos kerja tenaga medis.
“Ada yang belum paham prosedur, ada juga yang kerjanya lambat. Tapi ada juga yang bagus. Jadi, ini memang masih jadi tantangan,” tuturnya.
Persoalan sumber daya manusia ini, lanjut Haris, akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut oleh Komisi IV DPRD Balikpapan. (*)
