KOTAKU, BALIKPAPAN-Ketua DPRD Kota Balikpapan Alwi Al Qadri, mengakui bahwa kesetaraan gender merupakan wujud keadilan sosial bagi seluruh warga.
Untuk itu, dia menekankan pentingnya pengarusutamaan gender (PUG) agar setiap kebijakan daerah memberikan manfaat yang sama bagi laki-laki dan perempuan.
“Pengarusutamaan gender adalah upaya agar setiap kebijakan dan program pembangunan memberikan manfaat yang sama bagi laki-laki maupun perempuan.
Ini bagian dari tanggung jawab moral dan konstitusional pemerintah daerah,” ujarnya saat memimpin Rapat Paripurna ke-3 Masa Sidang I tahun 2025/2026 DPRD Balikpapan di Hotel Gran Senyiur, Senin (27/10/2025).
Dijelaskan, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan PUG menjadi pembahasan utama rapat paripurna kali ini.
Dalam kesempatan tersebut, fraksi-fraksi DPRD menyampaikan pandangan umum atas nota penjelasan wali kota tentang Raperda Penyelenggaraan PUG, Mei 2025 lalu.
Sejumlah fraksi menyoroti pentingnya data terpilah berdasarkan gender sebagai dasar perumusan kebijakan yang tepat sasaran.
Beberapa fraksi juga menekankan perlunya pelatihan aparatur agar penerapan kebijakan berperspektif gender dapat berjalan efektif.
Tanpa dukungan kapasitas aparatur, implementasi kebijakan dianggap sulit mencapai hasil nyata di lapangan.
Melalui aturan ini, pemerintah berkomitmen menciptakan pembangunan yang adil, setara, tanpa memandang jenis kelamin maupun latar belakang sosial.
Alwi menegaskan peran penting DPRD untuk memastikan setiap kebijakan daerah memuat perspektif gender yang jelas dan terukur.
Komitmen kelembagaan perlu berjalan seiring dengan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat.
“Pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha harus berjalan bersama agar pelaksanaan PUG tidak berhenti menjadi tataran administratif saja,” ujarnya.
Kemudian, dia turut mengingatkan bahwa kesetaraan tidak boleh dimaknai sebatas kuota atau representasi jabatan.
Melainkan juga kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan, pekerjaan, dan pelayanan publik. (*)
