KOTAKU, BALIKPAPAN-Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balikpapan membahas empat agenda. Di antaranya penyampaian Nota Penjelasan (Nopen) Wali Kota Balikpapan atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021 yang dilaksanakan di Ruang Rapat Gabungan DPRD Balikpapan, Kamis (16/9/2021).
“Nopen Rancangan APBD nanti untuk APBD perubahan (tahun 2021). Isi daripada KUPA APBD perubahan tahun 2021. Itu tujuan pada hari ini,” jelas Ketua DPRD Balikpapan H Abdulloh usai rapat.
Abdulloh menyebutkan, APBD Perubahan 2021 Rp2,1 triliun kemudian ditambah belanja daerah menjadi Rp 2,7 triliun, sehingga terjadi defisit sebesar Rp648 milyar yang ditutupi oleh pendapatan daerah. Maka, APBD Perubahan tidak terjadi defisit melainkan menjadi zero. “Jadi harus seimbang antara pemasukan dan pengeluaran,” ulasnya kemudian.
Ditambahkan, program kegiatan dalam APBD Perubahan tahun 2021 sesuai dengan visi misi wali kota di antaranya pembayaran iuran gratis BPJS Kesehatan kelas III mandiri, pembangunan sekolah termasuk penanganan banjir. “Tidak mengganggu program prioritas justru mengutamakan program prioritas, untuk pro rakyat sesuai dengan visi misi wali kota,” imbuhnya.
Selain itu juga, rapat paripurna membahas pengumuman penetapan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2021 hasil evaluasi gubernur. Kemudian, penandatanganan berita acara kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUPA PPAS) tahun 2021.
Selanjutnya, penyampaian laporan hasil kerja dan rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) pengawasan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Balikpapan tahun 2020.
Abdulloh menerangkan, setelah kesepakatan ditandatangani dan Nopen pun sudah dilakukan. Berikutnya, akan dilakukan pandangan umum Fraksi yang akan berlangsung, Senin (20/9/2021). Kemudian, Wali Kota Balikpapan H Rahmad Mas’ud akan memberikan jawaban dari pandangan umum Fraksi dan dilanjutkan jawaban kembali pandangan akhir Fraksi sekaligus pengesahan Rancangan APBD Perubahan 2021 menjadi APBD Perubahan 2021. “Sebenarnya sudah terlambat tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali ya,” pungkasnya.(*)
