KOTAKU, BALIKPAPAN-Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balikpapan ke 44 masa sidang III tahun 2021 dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Balikpapan Subari, Senin (15/11/2021).
Dengan agenda penyampaian jawaban wali kota terhadap pemandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Balikpapan tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 melalui video conference di Ruang Rapat Gabungan DPRD Balikpapan.
Subari mengatakan, ada beberapa hal yang disoroti dalam pandangan enam Fraksi yakni BPJS Kesehatan, penanganan banjir, pendidikan dan pembangunan rumah sakit. “Itu menjadi fokus utama,” ucapnya.
Memang untuk penanganan banjir sudah menjadi salah satu program prioritas Wali Kota Balikpapan H Rahmad Mas’ud. Sehingga, anggaran untuk penanganan banjir sudah tercantum dalam APBD Kota Balikpapan tahun 2023. Pengerjaannya pun dilakukan dengan tahun jamak. “Sungai Ampal yang menjadi fokus (penanganan banjir) di Balikpapan,” ujarnya.
Selain itu juga, BPJS Kesehatan juga menjadi perhatian, karena Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Peserta Bukan Pekerja menjadi fokus dalam penerima iuran gratis yang diberikan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan.
“Pak wali harus tegas dan itu memang harus jelas, jangan sampai kriteria itu tidak jelas justru malah membebankan,” paparnya.
Dia menyebutkan, anggaran sebesar Rp18 miliar dialokasikan menggunakan APBD Perubahan dan APBD tahun 2022 sebesar Rp80 miliar. “Itu harus jelas Perwali seperti apa kriteria-kriteria, agar kira tidak membengkak,” imbuhnya.
Begitu juga, pendidikan masih menjadi sorotan terkait peningkatan khususnya infrastruktur. “Pak wali sudah menjelaskan ada beberapa sekolah yang akan dibangun dengan tahun jamak yakni sekolah terpadu di Balikpapan Regency dan SMP di Balikpapan Barat,” ulasnya kemudian.
Hingga tahun 2026, ada beberapa sekolah yang dipersiapkan untuk dibangun di antaranya di Balikpapan Timur, Balikpapan Selatan dan Balikpapan Tengah. “Artinya itu upaya Pemerintah Kota untuk menjawab pandangan Fraksi DPRD Balikpapan,” ungkapnya.
Terkait ditemukan bahwa pembangunan sekolah terpadu di Balikpapan Regency yang belum menyerahkan sertifikat kepada Pemkot Balikpapan dan masih ditindaklanjuti oleh panitia khusus (Pansus) Aset. “Ini sudah dianggarkan dengan tahun jamak, tentu ini harus diperjelas,” ungkapnya.
Termasuk pembangunan rumah sakit di Balikpapan Barat, meningkatkan pemerintah yang baik, penyediaan air bersih yang sehat dan merata, pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kondisi sosial yang nyaman, pengembangan Balikpapan sebagai Kota MICE dan wisata, pengembangan Balikpapan sebagai Kota Kreatif dan revitalisasi Perusda. “Itu menjadi yang paling utama,” pungkasnya.(*)
