Selain itu, pihaknya juga meminta pemerintah agar menindaklanjuti operator yang melakukan pungli, dalam artian operator banyak melakukan penarikan di luar aturan pemerintah seperti jasa aplikasi dan penghijauan.
“Itu adalah ilegal, karena dilakukan di luar aturan pemerintah, aturan itu di terapkan sendiri,” akunya.
Menindak lanjuti aksi itu, beberapa perwakilan dipanggil menuju ruang rapat lantai dua DPRD Balikpapan. Peserta diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasi. Perwakilan peserta aksi pun diterima oleh anggota Komisi IV DPRD Balikpapan Sandy Ardian. “Kami apresiasi aksi ini dilakukan dengan tertib, dan kami tadi meminta perwakilan untuk berdiskusi untuk mengkonrbkritkan tuntutan,” kata Sandy Ardian.
Disampaikannya, ada dua tuntutan yang disampaikan oleh ojol tersebut di antaranya penyesuaian tarif dan pengawasan regulasi. “Kami akan perjuangkan agar bisa lebih baik lagi taraf pendapatannya,” ungkapnya.
Pihaknya juga menegaskan akan menunggu tuntutan secara tertulis berdasarkan aturan yang berlaku untuk dilakukan pembahasan dengan pihak terkait.
“Ada Dishub, Kominfo, termasuk Komisi Persaingan Usaha, serta dari ojol hingga aplikator karena kebanyakan kebijakan itu juga pihak aplikator. Jadi nanti setelah berdiskusi semoga pihak aplikator bisa mengikuti aturan yang berlaku,” tuturnya.
Dalam aksi itu, kata Sandi tak hanya diikuti para driver Gojek, namun juga ada dari Maxim, Grab baik itu roda dua maupun roda empat. (*)
