KOTAKU, BALIKPAPAN-DPRD Kota Balikpapan menggelar Rapat Paripurna ke-9 Masa Sidang II tahun 2025, Senin (21/4/2025) di aula Gedung Parkir Kelandasan.
Dengan agenda utama penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Tahun Anggaran 2024.
Rapat ini dihadiri pimpinan dan anggota DPRD, Wakil Wali Kota (Wawali) DR H Bagus Susetyo, Sekretaris Daerah (Sekda) H Muhaimin, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perangkat daerah, serta tokoh masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Fraksi PDI Perjuangan (PDI P) menyampaikan sejumlah rekomendasi yang dibacakan Muhammad Najib menyusul masih adanya target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang belum tercapai.
Sehingga evaluasi dan pembenahan menyeluruh perlu dilakukan. “Rekomendasi ini bagian dari fungsi pengawasan DPRD sesuai Pasal 20 PP Nomor 13 tahun 2019,” jelasnya.
Disebutkan, Fraksi PDIP memetakan 11 isu strategis yang perlu ditindaklanjuti Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan.
Antara lain optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerataan akses pendidikan dan distribusi tenaga pendidik, leningkatan layanan RSUD Beriman dan percepatan pembangunan RS Sayang Ibu.
Kemudian solusi atas penghentian sambungan baru air bersih dari Perumda Tirta Manuntung Balikpapan, percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan drainase, pelatihan tenaga kerja berbasis industri juga perbaikan pengelolaan sampah di TPS Manggar.
Selanjutnya, mengevaluasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pengelolaan Perumda berbasis kompetensi, bebas intervensi politik, efisiensi dan ketepatan alokasi APBD hingga usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk pengawasan lebih ketat terhadap LKPj.
Najib menegaskan bahwa semua rekomendasi ini merupakan wujud komitmen fraksi dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan fokus dengan hasil.
“Mari wujudkan Balikpapan sebagai kota modern, berdaya saing, dan menjunjung tinggi nilai Madinatul Iman,” tutupnya.(*)
