KOTAKU, BALIKPAPAN-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan Iwan Wahyudi menggelar reses Masa Sidang I tahun 2022 bertempat di lingkungan RT 64 Perumahan Batu Ampar Lestari, Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Senin (28/3/2022).
Reses dihadiri sekitar 100 orang dan didominasi oleh kalangan Ibu-ibu dari enam Kelurahan di Balikpapan Utara.
Iwan Wahyudi menampung berbagai keluhan dari warga yang hadir. Mulai dari persoalan banjir, perbaikan drainase dan mahalnya harga minyak goreng di pasaran.
Warga RT 64 Marni menyuarakan tentang persoalan banjir yang hingga saat ini masih menjadi momok di Kota Balikpapan. Khususnya di kawasan Batu Ampar.
Ia meminta Pemerintah Kota Balikpapan gerak cepat mengatasi hal tersebut dengan melakukan pelebaran drainase karena selama ini dianggap sebagai penyebab banjir.
“Saya minta pemerintah untuk segera mengatasinya, penyebab banjir yang terjadi karena drainase yang sempit. Sehingga sangat perlu untuk dilakukan pelebaran, dan parahnya lagi setiap banjir airnya masuk ke dalam rumah warga,” kata Marni.
Senada dengan Marni, Sri warga RT 27 Kelurahan Gunung Samarinda Baru, mengeluhkan banjir di lingkungannya yang juga kerap terjadi. Bahkan, persoalan banjir tersebut sudah sering ditangani oleh kelurahan, namun tetap masih saja terjadi.
“Saya juga tidak tahu solusinya harus bagaimana lagi,” ungkapnya.
Selain persoalan banjir, keluhan terkait dengan perbaikan drainase juga disampaikan oleh beberapa warga dari Kelurahan Karang Joang, Balikpapan Utara. Termasuk sulitnya mengurus surat-surat tanah seperti IMTN.
Harga minyak goreng dan elpiji juga tak lepas dari keluhan warga dalam reses politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.
Menanggapi semua keluhan warga di daerah pemilihannya ini, Iwan Wahyudi menyampaikan akan segera melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait.
“Segala persoalan yang menjadi keluhan warga mulai dari banjir, sulitnya mengurus IMTN nanti akan dikoordinasikan dengan stakeholder terkait mulai dari tingkat RT hingga kecamatan. Sehingga persoalan tersebut bisa segera kelar,” kata Iwan.
Sementara, keluhan warga terhadap harga minyak goreng, Iwan mengatakan bahwa kondisi tersebut merupakan kebijakan dari pemerintah. Namun ia berharap ada evaluasi dari pemerintah sehingga tidak membebani dan tidak berdampak terhadap produktivitas usaha warga.
“Kami juga berharap pemerintah pusat bisa mengevaluasi kebijakan harga untuk dilepas secara ekonomis, karena sangat berdampak terhadap warga kecil, terutama terhadap produktivitas usaha warga yang berjualan,” pungkasnya. (*)
