KOTAKU, BALIKPAPAN-Komisi IV DPRD Balikpapan yang membidangi Kesejahteraan Rakyat, Kesehatan dan Pendidikan memberi perhatian serius terhadap sekolah yang kekukarangan tenaga pengajar dan memastikan akan mengawal pemenuhan kebutuhan tersebut.
Seperti kekurangan tenaga pengajar yang dialami Sekolah Terpadu Balikpapan Regency yakni SD Negeri 012 dan SMP Negeri 26.
Terkait itu maka penting bagi Komisi IV DPRD Balikpapan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), Selasa (25/2/2025), untuk merumuskan solusi.
Rapat tersebut melibatkan Ketua Komite Sekolah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
Ketua Komisi VI DPRD Balikpapan H Gasali, mengungkapkan bahwa SDN 012 dan SMPN26 masih mengalami keterbatasan guru dan fasilitas yang belum memadai. Menurutnya, kondisi ini dapat menghambat proses belajar mengajar apabila tidak segera ditindaklanjuti.
“Alhamdulillah, berdasarkan laporan dari Dinas Pendidikan dan BKPSDM, tenaga pengajar tambahan dari PPPK yang telah lulus seleksi tahun ini sudah disiapkan dan hanya tinggal menunggu penandatanganan kontrak. SDN 012 dan SMPN 26 juga telah mendapatkan jatah guru tambahan,” ujar Gasali.
Selain pemenuhan tenaga pengajar, DPRD Balikpapan juga menyoroti kebutuhan sarana dan prasarana untuk kedua sekolah tersebut. Sejumlah perbaikan telah dianggarkan tahun ini, termasuk pembangunan drainase, renovasi toilet serta perbaikan plafon yang mengalami kerusakan.
Diharapkan dengan adanya anggaran tersebut, fasilitas pendidikan kedua sekolah menjadi lebih layak dan mendukung kenyamanan dalam kegiatan belajar mengajar.
Disebutkan, saat ini, SDN 012 hanya memiliki empat tenaga pengajar untuk empat ruang kelas, sehingga setiap guru mengajar lebih dari satu kelas. Sementara itu, SMPN 26 juga mengalami kendala yang sama.
Yakni hanya terdapat tiga guru yang masih berstatus sebagai tenaga bantu dari sekolah lain. Namun, dengan adanya pengangkatan guru tetap tahun ini, diharapkan sekolah dapat memiliki tenaga pengajar yang lebih stabil dan berkelanjutan.
Gasali menegaskan bahwa DPRD Balikpapan akan terus mengawal proses ini hingga seluruh kebutuhan guru dan fasilitas di sekolah-sekolah yang mengalami kekurangan dapat terpenuhi.
Dia juga mengingatkan BKPSDM untuk memastikan kesiapan tenaga pengajar, terutama menjelang peresmian SMPN 27 dan SMPN 28 yang dijadwalkan beroperasi tahun ini.
“Kami berharap BKPSDM benar-benar mengawasi proses pengadaan guru, mengingat tahun ini ada dua sekolah baru yang akan diresmikan. Jika persiapan dilakukan sejak awal, maka saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), sekolah-sekolah tersebut tidak akan mengalami kendala dalam menerima siswa,” tegasnya.
DPRD Balikpapan menilai bahwa pemenuhan tenaga pengajar dan fasilitas pendidikan harus menjadi prioritas agar setiap sekolah dapat memberikan layanan pendidikan yang optimal bagi anak didik.
Dengan langkah konkret ini, diharapkan mutu pendidikan di Balikpapan semakin meningkat, seiring dengan upaya pemerintah dalam membangun sekolah baru untuk mengakomodasi tingginya jumlah peserta didik di Balikpapan. (*)
