KOTAKU, BALIKPAPAN-Warga Graha Indah, Balikpapan Utara, kembali resah dengan dampak aktivitas pengupasan lahan yang dilakukan oleh salah satu perusahaan di wilayah lingkungan warga.
Hingga tiga kali mediasi digelar, solusi konkret belum juga tercapai, meninggalkan warga dalam kekecewaan.
Anggota DPRD Balikpapan sekaligus warga setempat, Sarifuddin Oddang, menyatakan keprihatinannya atas kurangnya pengawasan dari pihak terkait.
“Kami sangat menyayangkan, karena sudah ketiga kalinya mediasi dilakukan tanpa hasil yang jelas,” ujar Andi Oddang, Rabu (23/10/2024).
Oddang menyoroti kurangnya inisiatif dari kelurahan dalam melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait sejak awal.
Menurutnya, prosedur izin dan tujuan pengupasan lahan seharusnya lebih jelas dan diawasi ketat, mengingat persoalan serupa sering terjadi di Balikpapan.
“Yang pertama kami lihat, izinnya? Peruntukannya? Karena hampir di seluruh Balikpapan, pembukaan lahan sering bermasalah,” tambahnya.
Ketidakpuasan warga makin memuncak karena banjir yang kerap terjadi saat hujan lebat atau air pasang, diakibatkan oleh aktivitas pengupasan lahan yang tak terpantau.
Ia juga menyoroti minimnya pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Pekerjaan Umum (PU). Ia menyesalkan bahwa pihak berwenang baru turun tangan setelah masalah meluas dan mendapat protes warga.
“Ini jadi pelajaran bahwa kegiatan semacam ini butuh pengawasan khusus sejak awal,” jelasnya.
Sebagai warga yang juga anggota DPRD, Oddang menyatakan bahwa masyarakat Graha Indah lelah menghadapi proses birokrasi yang berlarut-larut tanpa solusi konkret. “Warga sudah bosan,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah meningkatkan pengawasan dan memperjelas izin sebelum kegiatan pembukaan lahan dimulai, agar tidak mengorbankan warga dan lingkungan.
Oddang menegaskan perlunya tindakan nyata, bukan sekadar mediasi yang tidak berbuah solusi. (*)
