Selanjutnya masalah tambang ilegal, Wali Kota Balikpapan dalam hal ini merasa perlu mengamankan Perwali mengenai larangan tambang di Balikpapan. Lebih lanjut dia menegaskan bahwa ia yang meminta agar aktivitas tambang ditutup begitu dapat laporan,.”Boleh dicek, saya juga sudah minta Satpol PP untuk cek. Saat ini proses hukum berjalan. Tindak lanjut terkait hukum kewenangannya ada pada kepolisian,” imbuhnya.
Sementara itu, mengenai aturan operasional kendaraan berat, terutama berkaca dari tragedi maut di Rapak, Rahmad memastikan telah mengeluarkan aturan terbaru mengenai jam operasional.
“Dari yang sebelumnya sampai pukul 07.00 Wita menjadi hanya sampai pukul 05.00 Wita saja. Perwali yang ada akan ditingkatkan menjadi Perda dan saat ini sedang diproses. Ini juga termasuk tambang, dalam proses,” jelasnya.
Sementara itu untuk persoalan air bersih, menurutnya, tahun 2021 lalu ada 3 ribu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang mendapat pemasangan gratis antara lain di kawasan Balikpapan Timur.
“Khusus tahun 2022 ini ada 5 ribu lagi pemasangan gratis untuk MBR. InsyaAllah tahun ini juga, karena permasalahan air bersih ini bukan hanya air baku saja tapi juga infrastruktur. Saat ini dalam pembenahan,” jelasnya seraya menenangkan.
Perumda Tirta Manuntung Balikpapan, lanjut dia, kini dalam proses pembenahan pipa-pipa dalam rangka pemerataan distribusi air bersih. “Jadi semuanya sudah ditangani,” tutupnya meyakinkan. (*)
