KOTAKU, BALIKPAPAN-Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan Gasali menegaskan pembangunan SMP Negeri 27 di Kecamatan Balikpapan Tengah harus selesai tepat waktu, agar tidak ada sanksi dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Apalagi sekolah ini mesti siap digunakan saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2025.
Saat inspeksi mendadak ke lokasi pembangunan, Kamis (7 /11/2024), Gasali mengungkapkan keterlambatan proyek ini dapat berimplikasi pada berbagai hal.
Salah satunya adalah sanksi yang akan diberikan kepada pihak-pihak terkait, yang bertanggung jawab dengan proyek tersebut.
“Kalau proyek ini tidak mencapai target, otomatis akan ada sanksi dari OPD. Kami tentu berharap ini tidak terjadi,” ujarnya dengan tegas.
Pembangunan SMPN 27 di Balikpapan Tengah merupakan proyek yang sangat vital, mengingat kota ini semakin membutuhkan ruang pendidikan baru untuk menampung siswa pada PPDB tahun depan.
Gasali menjelaskan, kegagalan proyek ini selesai tepat waktu akan berpengaruh terhadap kelancaran proses pendidikan, yang dapat menyebabkan kekurangan kuota di sekolah negeri.
“Harapan kami, pembangunan ini benar-benar bisa tercapai, agar tidak menambah beban dalam PPDB tahun 2025,” katanya.
Dia pun mendorong semua pihak yang terlibat, baik OPD maupun kontraktor untuk bekerja sama dengan baik, sehingga proses pembangunan dapat dipercepat dan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
“Kami tidak bisa hanya berharap, harus ada upaya nyata untuk memastikan proyek ini berjalan lancar. Kami berharap motivasi ini bisa mendorong semua pihak untuk lebih berkoordinasi dan mencari solusi terbaik,” ungkap Gasali.
Gasali bahkan mengusulkan agar pekerjaan dilakukan siang dan malam demi memastikan proyek selesai tepat waktu.
“Material sudah cukup siap, tenaga kerja juga banyak, jadi tinggal mengatur waktu dan mendorong agar ini selesai sesuai harapan,” pungkasnya. (*)
