Ekbis

Suara Lantang BHS, Tolak Kenaikan Tarif Listrik 2022

pegadaian
Bambang Haryo Soekartono

KOTAKU, BALIKPAPAN-Untuk kesekian kalinya Dewan Pakar DPP Partai Gerindra Ir Bambang Haryo Soekartono (BHS) bersuara lantang menolak rencana kenaikan tarif listrik tahun 2022. Itu karena rencana tersebut dianggap tidak rasional dan dipastikan akan membebani masyarakat di tengah upaya pemulihan ekonomi setelah dipukul mundur pandemi. Bahkan, anggota DPR-RI periode 2014-2019 menuding manajemen PT PLN (Persero) tidak profesional.

“Saya mengharapkan pemerintah membatalkan rencana kenaikan tarif listrik tahun 2022 dan segera audit PT PLN bersama lembaga independen, terutama tagihan pembayaran langsung yang dibebankan kepada masyarakat dan dunia usaha yang diduga tidak sesuai dengan tarif yang sebenarnya yaitu 11 sen dolar AS per kWh,” jelasnya dalam keterangan tertulis yang disampaikan, Rabu (21/4/2022).

BHS memberikan gambaran, tagihan listrik di Indonesia lebih tinggi dibanding Jerman. “Ternyata dengan penggunaan listrik yang sama dan bahkan masih lebih banyak di Jerman, tagihannya tidak berbeda jauh dengan di Indonesia. Padahal tarif listrik di Jerman masuk peringkat ke-2 tertinggi di dunia. Yakni 36 sen dolar AS per kWh. Sedangkan di Indonesia tarifnya 11 sen dolar AS per kWh. Ini aneh dan ada apa PLN kok mau menaikan tarif dasar listrik, itu perlu dipertanyakan,” ungkap BHS.

Lebih jauh, BHS meminta lembaga tinggi yang berwenang seperti BPK, KPK dan Kementerian Keuangan untuk mengkaji dan menyelidiki secara cermat kondisi PLN saat ini.

“Jika hasil audit ada ketidakberesan atau pembohongan publik, maka PLN dan pemerintah yang berwenang terhadap tarif harus bertanggung jawab atas beban biaya yang sudah ditanggung oleh masyarakat dan dunia usaha yang mengakibatkan terpuruknya ekonomi yang ada di Indonesia saat ini,” pungkas. (*)

Print Friendly, PDF & Email
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top