KOTAKU, BALIKPAPAN-DPRD Kota Balikpapan terus menyoroti kinerja PT Fahreza Duta Perkasa selaku pelaksana proyek Daerah Aliran Sungai (DAS) Ampal. Pasalnya, progres proyek itu dinilai lambat.
Anggota Komisi III DPRD Balikpapan Syukri Wahid mengatakan, sudah setengah tahun berjalan tetapi progres proyek baru mencapai 21 persen.
Syukri meminta Pemkot Balikpapan mengambil sikap tegas dan bukan sekadar evaluasi.
“Contoh saja akhir tahun kemarin, seharusnya (progres) sudah 32 persen tapi baru 0,9 persen dan sekarang 21 persen.
Seharusnya Januari-Februari sudah mencapai 40 persenan,” tutur Syukri, saat ditemui di gedung DPRD Balikpapan, Senin (6/3/2023).
Bahkan, kontraktor pelaksana telah diberikan
surat peringatan (SP) kedua dan ketiga setelah rapat pembuktian keterlambatan atau Show Cause Meeting (SCM).
“Tapi ujung-ujungnya memperpanjang,” tambahnya.
Diapun pesimis, pekerjaan itu bisa diselesaikan sesuai target yakni akhir Desember 2023.
“Kalau tidak ambil sikap, saya khawatir malah proyek ini punya catatan,” ujarnya.
Bukan itu saja, proyek DAS Ampal ini juga memiliki dampak sosial dan seharusnya pelaksana proyek mencantumkan konsekuensi dampak sosial.
“Lihat saja lapak yang dibongkar. Pedagang seharusnya ditempatkan dulu di naungan sementara, sehingga tidak kehilangan pendapatan,” ungkapnya.
Bukan itu saja, para pelaku usaha seperti Global Sport semestinya juga diberikan kompensasi atas kerugian yang dialami karena proyek tersebut.
“Itu yang saya kecewa, makanya dari awal Clean and Clear yang saya maksudkan ini,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Syukri menambahkan Komisi III telah sepakat untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang akan menggali penyebab proyek itu berjalan lambat.
“Saya kecewa kalau ada statement sabar. Tidak bisa,” pungkasnya. (*)
