KOTAKU, BALIKPAPAN-Reses anggota Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Hj Kasmah masa persidangan III tahun 2019 digelar di Jalan Taman Sari RT 20 Kelurahan Graha Indah, Balikpapan Utara, Rabu (20/11/2019) malam.
Dalam kegiatan itu, tampak ratusan warga hadir. Begitu juga para ketua RT dari Kelurahan Muara Rapak, Karang Joang, Bantu Ampar, dan Graha Indah. Untuk pembicara sendiri, selain Hj Kasmah, turut hadir ketua harian Partai Golkar Balikpapan Kashariyanto dan Sekretaris Camat Balikpapan Utara.
Dalam sambutannya, Hj Kasmah mengungkapkan rasa terimakasih atas antusias warga yang hadir. Dan dalam kegiatan yang diadakan setiap sekali dalam empat bukan ini, khusus untuk menampung keluhan warga untuk dicarikan solusi terbaik.
“Malam ini kita diskusi, silahkan sampaikan apa yang menjadi kendala di lingkungan masing-masing dan akan kita cari solusi terbaik,” ungkapnya.
Kashariyanto dalam kesempatannya juga menyampaikan, tujuan utama dalam membangun Kota Balikpapan saat ini, tak hanya perbaikan infrastruktur. Melainkan peningkatan sumber daya manusia, melalui berbagai pelatihan-pelatihan yang perlu ditingkatkan.
“Saat ini gencar soal ibu kota negara di Kaltim. Jadi tak hanya pembangunan, peningkatan SDM juga harus agar kita tak hanya penonton nantinya, tapi melainkan dapat berpartisipasi,” terangnya.
Dalam sesi tanya jawab, ada beberapa permasalahan yang disampaikan warga, yakni soal fasilitas umum seperti jalan, PDAM, sistem zonasi, pembangunan posyandu, kurangnya SMP di Muara Rapak, serta proses pengurusan IMTN, serta izin masjid.
“Untuk PDAM saat ini sedang kita upayakan. Kasihan memang warga karena sangat membutuhkan. Tapi dengan diupayakan. Begitu juga soal sistem zonasi dan kurangnya fasilitas sekolah yang tidak sebanding dengan kelulusan. Di Muara Rapak sendiri memang kendalanya soal lahan yang tidak tersedia, tapi masih dilakukan pembahasan,” ujar Hj Kasmah saat diwawancari.
Sekcam Balikpapan Utara, Harun mengatakan, untuk pengurusan IMTN saat ini masih dikaji kembali. Begitu juga dengan pembangunan posyandu, disarankan untuk mengajukan ke kelurahan karena memang ada dana disediakan. Untuk izin masjid sendiri, disampaikan agar koordinasi ke kementerian agama. (CCD)
