KOTAKU, BALIKPAPAN-DPRD Balikpapan apresiasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Balikpapan tahun 2024 yang berjalan sukses. Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Balikpapan Yono Suherman saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Balikpapan di Hotel Gran Senyiur, Senin (24/2/2025) malam.
Termasuk mengapresiasi partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Tidak ketinggalan instansi terkait yang telah berperan dalam menjaga kelancaran dan keamanan proses demokrasi lima tahunan tersebut.
“Atas nama DPRD Kota Balikpapan, saya mengucapkan selamat kepada Rahmad Mas’ud dan Bagus Susetyo yang telah resmi dilantik sebagai wali kota dan wakil wali kota. Saya juga mengapresiasi kerja keras seluruh pihak yang telah memastikan Pemilu berjalan aman dan damai,” ujar Yono dalam sambutannya.
Lanjut dia menjelaskan, keterlibatan warga Balikpapan menunjukkan kesadaran politik yang semakin meningkat. Bahkan, KPU Provinsi Kaltim turut mengapresiasi partisipasi pemilih di Balikpapan sebagai yang terbaik dan penyelenggaraan yang minim konflik.
Ya, Pilkada 2024 di Balikpapan berlangsung dalam kondisi yang kondusif tanpa adanya insiden besar yang dapat mengganggu jalannya proses pemungutan suara. Tentu saja hal ini tidak terlepas dari peran aktif aparat keamanan, baik dari kepolisian maupun TNI, serta kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban.
Meski demikian, Yono menekankan pentingnya evaluasi agar pelaksanaan Pemilu mendatang lebih optimal. Dan dia berharap sinergi antara Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan, penyelenggara Pemilu, dan masyarakat semakin erat untuk memastikan tingkat partisipasi yang lebih tinggi, bahkan mencapai 80 persen dalam Pemilu selanjutnya.
“Evaluasi ini harus menjadi pijakan agar semakin dewasa dalam berpolitik. Semoga Pemilu berikutnya lebih sukses dan demokrasi di Balikpapan semakin matang,” tutupnya.
Selain apresiasi, beberapa catatan evaluasi turut dibahas dalam FGD ini meliputi peningkatan efektivitas sistem pemungutan suara, optimalisasi pendidikan politik bagi masyarakat, serta perbaikan logistik Pemilu agar lebih efisien dan tepat waktu. (*)
