KOTAKU, BALIKPAPAN-Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan menyiapkan langkah untuk mengoptimalkan potensi retribusi daerah. Hal ini juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Langkah ini menjadi krusial menghadapi kondisi pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat yang mencapai lebih dari Rp1 triliun.
Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Kota Balikpapan Idham, menegaskan tengah fokus menggalang koordinasi dengan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Tujuannya tak lain untuk mempercepat penerapan digitalisasi retribusi.
“Kami sedang berkoordinasi dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah, Red) pemungut retribusi. Seharusnya pengelolaan retribusi itu sudah digital, harus elektronifikasi. Tapi memang masih ada beberapa kendala yang perlu dicari solusinya bersama,” ujar Idham dijumpai di kantornya, di Jalan Jenderal Sudirman, Klandasan, Selasa (21/10/2025).
Menurut dia, ada sejumlah potensi yang menjadi prioritas dalam program digitalisasi pengelolaan retribusi.
Antara lain retribusi parkir, pasar, rumah susun sewa (Rusunawa), persampahan, persetujuan bangunan gedung (PBG), serta retribusi tempat wisata.
Terbaru, BPPDRD Balikpapan terlah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan untuk mengembangkan sistem elektronifikasi retribusi parkir tepi jalan yang difasilitasi oleh Bank Indonesia.
“Retribusi parkir tepi jalan juga sedang kami bahas untuk diterapkan secara digital. Koordinasi dengan Dishub sudah dilakukan,” jelasnya.
Idham optimistis implementasi digitalisasi retribusi mampu meningkatkan efektivitas pemungutan dan transparansi keuangan daerah.
Sistem nontunai dinilai lebih efisien serta meminimalisir potensi kebocoran pendapatan daerah.
Penerapan sistem elektronifikasi juga menjadi strategi penting menghadapi pemangkasan dana transfer dari pusat. Pasalnya, pengurangan DBH otomatis menjadikan PAD sebagai tulang punggung keuangan daerah.
“PAD menjadi Booster, tulang punggung, atau Backbone untuk menutupi anggaran yang dipotong,” sebut Idham.
Dia juga menilai, kondisi perekonomian saat ini menuntut kerja keras dan inovasi dari setiap sektor pengelola pendapatan daerah. Maka, digitalisasi dan sinergi antar OPD menjadi kunci peningkatan realisasi PAD. (*)
