KOTAKU, BALIKPAPAN-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke DPRD Balikpapan, Kamis 18/11/2021).
“Kami dari DPRD Kabupaten Tabalong Komisi I melakukan kegiatan dalam rangka Kunker berkaitan dengan penyusunan program kerja tahunan dan program kerja alat kelengkapan DPRD,” jelas Komisi I DPRD Kabupaten Tabalong Supriani.
Supriani mengatakan, pembicaraan meliputi program dana Kunker. “Di sini berdasarkan informasi yang tadi kami terima, anggaran itu masih nomenklaturnya secara umum, jadi anggaran yang dinamakan perjalanan luar daerah dan dalam daerah.
Kalau kami ada penyebutannya jadi agak terikat untuk melakukan Kunker atau konsultasi ke beberapa daerah,” ujarnya.
Dia memberikan contoh, ada Kunker yang perlu dilaksanakan dan tidak bisa dialihkan. Kebetulan adanya pandemi Covid 19 kegiatan tidak bisa berjalan sehingga gagal.
“Program kami itu dari sekian dana yang disiapkan paling yang terpakai 30 persen. Itu yang menjadi tujuan kami ke sini untuk melihat bagaimana program-program kerja berkaitan dengan perjalanan dinas DPRD daerah lain terutama Kaltim,” paparnya.
Adapun Balikpapan menjadi kota yang dikunjungi, jelas dia, karena telah membuktikan bisa keluar dari hal-hal yang terkait program yang ditentukan oleh departemen. Pada prinsipnya kalau itu dilaksanakan, maka ada hal-hal yang menjadi hambatan kemudian hari dapat terselesaikan. Seperti tidak terserapnya anggaran.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Rumah Tangga dan Perlengkapan Sekretariat DPRD Balikpapan M Andhika Pratama menyampaikan Kunker DPRD Kabupaten Tabalong ke DPRD Balikpapan dilatarbelakangi adanya kesulitan dalam merealisasikan anggaran sehingga penting untuk menyerap lebih banyak informasi dari DPRD di daerah lain. Termasuk ke Balikpapan. “Kami dalam proses penyempurnaan anggaran dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD),” jelasnya.
Lanjutnya, Sekretariat DPRD Balikpapan maupun Organisasi Perangkat Daerah Kota Balikpapan juga masih belajar menggunakan SIPD yang merupakan aplikasi baru.
“Alhamdulillah di Balikpapan tidak ada masalah dalam pelaksanaan SIPD dalam anggaran yang serapan tinggi 80-90 persen,” terangnya. (*)
