KOTAKU, BALIKPAPAN-Komisi II DPRD Kota Balikpapan memberikan dukungan penuh terhadap peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sektor pariwisata.
Utamanya melalui Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Karena keberhasilan pengembangan pariwisata tidak hanya peran pemerintah, tetapi juga keterlibatan masyarakat yang lebih memahami potensi lokal dan kebutuhan di lapangan.
Anggota Komisi II DPRD Balikpapan Subari, menegaskan bahwa Pokdarwis memainkan peran kunci dalam mengelola dan mempromosikan destinasi wisata di berbagai wilayah Balikpapan.
“Masyarakat memiliki peran penting dalam sektor pariwisata. Banyak destinasi wisata yang sudah dikelola dengan baik oleh masyarakat, seperti di Manggar dan Balikpapan Selatan.
Mereka yang mengetahui betul potensi lokal dan kebutuhan masyarakat setempat. Oleh karena itu, kami mendukung penuh partisipasi mereka,” ujar Subari, Senin (17/2/2025).
Subari menilai bahwa Pokdarwis merupakan garda terdepan dalam meningkatkan sektor pariwisata Balikpapan.
Dengan pemahaman mendalam tentang karakteristik dan keunikan wisata daerahnya masing-masing, kelompok ini berperan dalam meningkatkan daya tarik wisata lokal sekaligus menjaga kelestariannya.
“Kami mendengarkan keluhan dan harapan dari masyarakat, dan kami siap menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah. Salah satu bentuk dukungan yang bisa kami berikan adalah memastikan adanya fasilitas penunjang yang memadai, seperti akses jalan, penerangan, dan fasilitas kebersihan di tempat wisata,” lanjut Subari.
Legislator Partai Golkar dari Daerah Pemilihan (Dapil) Balikpapan Timur ini menekankan keberadaan Pokdarwis krusial dalam mempromosikan potensi wisata lokal kepada wisatawan, terutama bagi yang mencari pengalaman baru di luar destinasi utama.
Selain itu, peran Pokdarwis dalam menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan wisata juga menjadi faktor penting dalam menciptakan pengalaman positif bagi pengunjung.
Subari berharap bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan dapat memberikan perhatian lebih kepada Pokdarwis, baik dalam bentuk pelatihan, bantuan fasilitas, maupun dukungan kebijakan yang memudahkan dalam mengembangkan sektor pariwisata. (*)
