KOTAKU, BALIKPAPAN-Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Balikpapan melaksanakan kegiatan verifikasi dan validasi data perangkat daerah.
Kegiatan itu dalam rangka mewujudkan kemudahan dan keterbukaan akses informasi melalui Portal Satu Data yang akan terintegrasi dengan program Satu Data Indonesia.
Kegiatan itu dipusatkan di Ruang Rapat Balai Kota Balikpapan, selama dua hari, yakni 4-5 Oktober 2023.
Kegiatan ini melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) selaku pembina data dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Balikpapan, selaku forum data.
Kepala Bidang (Kabid) Informasi dan Komunikasi (Infokom) Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Balikpapan, Aditya Eka Wicaksana mengungkapkan, kegiatan ini dilaksanakan untuk mengecek penyerahan data Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku pendukung.
Ya, setiap OPD diminta untuk mengirimkan data dan sesuai daftar data yang sudah disebarkan melalui forum data.
“Ini sekaligus dilakukan guna mengecek, apakah data sudah sesuai format standar data yang disampaikan Diskominfo selain wali data,” ujarnya, dikonfirmasi, Rabu (1/11/2023).
Sejauh ini, untuk daftar data tahun 2022 semestinya sudah rilis dan bertambah. Namun hingga saat ini masih ada OPD yang belum mengirimkan data yang diminta.
Data yang disampaikan oleh OPD, kata dia, merupakan data yang akan dipublikasikan dalam Portal Satu Data.
Hal ini akan menunjukkan bahwasanya Kota Balikpapan, sebagai kota yang mendukung keterbukaan informasi.
“Data dalam Portal Satu Data akan terintegrasi dengan Satu Data Indonesia,” imbuhnya.
Terpisah, Kepala Seksi (Kasi) Data dan Statistik Diskominfo Balikpapan Yulita Kusuma mengatakan, setelah evaluasi dilakukan pengecekan OPD, sudah banyak OPD yang menyatakan telah menginput data.
Data-data yang dikumpulkan ini antara lain meliputi data Sustainable Deveopment Goals (SDGs), kemudian data Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) yang dibutuhkan bagian Pemerintahan Pemkot Balikpapan.
Selain itu data Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) diperlukan Bappeda Litbang.
“Kalau data mikro seperti dari Disdukcapil yang mengeluarkan data tentang jumlah penduduk.
Ini nanti dapat diakses dan terbuka untuk publik,” tuturnya.
Untuk diketahui, seluruh data ini dapat diakses dalam laman data.balikpapan.go.id oleh seluruh pihak. (*)
