KOTAKU, BALIKPAPAN-Jalan menurun di Muara Rapak, Balikpapan Utara atau biasa disebut turunan Rapak telah menjadi saksi dari banyaknya kecelakaan yang melibatkan kendaraan berat.
Setiap kecelakaan di lokasi ini memunculkan kembali pertanyaan tentang upaya keselamatan di jalan raya dan bagaimana pemerintah daerah mengambil langkah untuk menekan risiko kecelakaan.
Anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan Wahyullah Bandung mengatakan salah satu akar masalah di turunan Rapak adalah kebijakan yang memperbolehkan kendaraan berat masuk dalam kota.
Di beberapa kota maju, akses kendaraan berat seringkali dibatasi atau diatur agar tidak masuk ke area pusat kota, terutama di kawasan yang rawan kecelakaan seperti jalanan menurun.
“Jika kita lihat di kota-kota modern, kendaraan berat biasanya dilarang memasuki pusat kota karena risikonya tinggi. Bahkan jalan yang pada dasarnya aman bagi kendaraan kecil bisa berbahaya jika dilewati truk besar,” papar Wahyullah, Senin (11/11/2024).
Menurutnya, kendaraan berat yang sering melintas di kawasan tersebut memperbesar risiko kecelakaan, apalagi jika tidak dapat dikendalikan dalam kondisi jalan menurun.
Namun, ia juga menyadari melarang kendaraan berat juga bukan perkara mudah, karena akan berdampak pada distribusi barang dan mobilitas logistik.
Apalagi Balikpapan adalah kota yang bertumbuh, dan logistik menjadi bagian penting dari kegiatan ekonominya.
“Meski berat, truk-truk ini punya peran dalam kelancaran ekonomi. Jika dihilangkan begitu saja, kita akan menghadapi masalah lain,” katanya.
Untuk menjawab tantangan ini, Wahyullah menyarankan agar perencanaan lebih lanjut dilakukan, baik dalam bentuk pembatasan jam operasional bagi kendaraan berat maupun pemetaan jalur khusus.
Menurutnya, kebijakan ini bisa mengakomodasi kebutuhan mobilitas tanpa mengorbankan keselamatan.
“Kalau saya pribadi berharap truk besar tidak masuk ke kota, namun hal ini perlu diatur dengan baik supaya tetap aman untuk semua,” ujarnya.
Dia pun menyebut soal pembangunan flyover di kawasan Rapak sebagai salah satu solusi yang telah lama dipertimbangkan.
Namun, pembangunan infrastruktur sebesar itu bukanlah sesuatu yang bisa segera diwujudkan oleh pemerintah kota.
“Kewenangan untuk membangun flyover ada di tingkat provinsi atau nasional, jadi kami di Balikpapan hanya bisa menyampaikan usulan dan menunggu tindakan,” jelas Wahyullah. (*)
