KOTAKU, BALIKPAPAN-Wakil Ketua DPRD Balikpapan Muhammad Taqwa menyambut antusias pelantikan kepala daerah seluruh Indonesia yang digelar serentak, Kamis (20/2/2025).
Tercatat ada 481 kepala daerah se-Indonesia yang dilantik serentak oleh Presiden RI Prabowo Subiyanto di Jakarta, menandai era baru dalam tata kelola pemerintahan daerah.
Menurut Taqwa, sapaan akrabnya, pelantikan terpusat seperti tersebut merupakan langkah strategis di tengah tantangan anggaran nasional yang besar.
“Biasanya, pelantikan diadakan untuk masing-masing daerah, yang tentu membutuhkan anggaran tidak sedikit. Dengan dipusatkan, tidak hanya menghemat, tetapi juga memperlihatkan komitmen pemerintah dalam pengelolaan keuangan yang bijak,” ungkap Taqwa, saat diwawancarai wartawan.
Namun, bukan hanya soal penghematan anggaran. Ada momen lain yang tak kalah penting yakni retret militer yang diikuti para kepala daerah setelah pelantikan. Menjadi momen penting dalam penguatan kepemimpinan.
Ya, setelah dilantik seluruh kepala daerah akan mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, mulai 21-28 Februari 2025. Sebelumnya, retret serupa juga diterapkan untuk Kabinet Merah Putih. 24-27 Oktober 2024.
Bagi Taqwa, kegiatan ini lebih dari sekadar pelatihan. “Ini luar biasa. Para pemimpin daerah diberikan ruang untuk menyelaraskan visi dan misi dengan pemerintah pusat. Dengan frekuensi yang sama, roda pemerintahan bisa berjalan lebih efektif,” ujarnya.
Adapun retret ini diisi dengan berbagai sesi yang tak hanya membahas strategi kepemimpinan, tetapi juga tantangan nyata yang akan dihadapi di lapangan.
Kepala daerah diajak berinteraksi, berbagi pengalaman, dan merumuskan solusi bersama. Tujuannya sederhana namun mendalam, memastikan bahwa dari Sabang hingga Merauke, semua bergerak seirama untuk kesejahteraan rakyat.
Pelantikan serentak ini tak hanya menjadi ajang formalitas, tetapi juga cerminan upaya pemerintah dalam merajut kebersamaan lintas wilayah.
Langkah ini diharapkan dapat menciptakan pemerintahan daerah yang lebih sinkron, efisien, dan berorientasi untuk kepentingan rakyat. (*)
