KOTAKU, BALIKPAPN-Reses Komisi IV DPR RI masa sidang II tahun 2021-2022 mengunjungi salah satu mitra yakni Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kota Balikpapan, untuk mendengar langsung permasalahan para nelayan yang masih terjadi di lapangan.
“Sarana dan prasarana yang belum memadai kami bisa lihat bahwa kebutuhan untuk pengawasan sumber daya kelautan Indonesia begitu besar,” jelas Wakil Komisi IV DPR RI Budi Satrio Djiwandono saat ditemui usai kegiatan di kantor PSDKP Balikpapan Kelurahan Baru Ulu, Balikpapan Barat, Sabtu (18/12/2021).
Dalam reses tersebut, Budi mendengar langsung aspirasi yang disampaikan perwakilan nelayan. Praktik ilegal dan unregulated fishing (memancing tidak beraturan) itu masih banyak terjadi di perairan Indonesia.
“Untuk itu berdasarkan dialog, kami butuh mendorong anggaran yang lebih berpihak untuk penguatan sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan di Indonesia khususnya di Kaltim,” ungkapnya.
Beberapa keluhan yang disampaikan nelayan di antaranya meminta penambahan kapal tangkap yang dianggap kurang di Kota Balikpapan termasuk cantrang yang masih digunakan. Seharusnya menggunakan jaring tarik berkantong.
Budi bersyukur dengan dialog yang berlangsung dengan nelayan, Komisi IV DPR RI banyak mendengar yang menjadi kebutuhan mendasar. “Mudah-mudahan secepatnya masa sidang berikutnya kami bisa memberikan anggaran yang lebih mantap, supaya PSDKP bisa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya yang begitu luas,” imbuhnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan (DP3) Balikpapan Heria Prisni mewakili Wali Kota Balikpapan H Rahmad Mas’ud menuturkan, kapal tangkap yang menjadi salah satu keluhan para nelayan sudah tersedia di Kota Balikpapan.
Namun, kapal tangkap di Balikpapan yang tersedia ukuran kecil di bawah 30 Gross Ton (GT) sebanyak 500 unit. “Paling banyak 10 GT ke bawah jadi nelayan kecil,” imbuhnya.
Tak hanya itu, Heria yang mengatasnamakan nelayan meminta tambahan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi bagi para nelayan setiap tahun mengalami kekurangan, sehingga menjadi keributan para nelayan. Pasalnya usulan dari para nelayan 625 ton setiap tahun akan tetapi kuota yang tersedia 400 ton. Jadi kekurangan 125 ton itu menjadi bahan keributan para nelayan. “Melalui Komisi IV pada hari ini, tahun depan bisa ditambah kuota BBM subsidi kepada nelayan di Kota Balikpapan, ” pungkasnya.(*)
