KOTAKU, BALIKPAPAN&Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda mendengarkan jawaban wali kota atas pandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.
Kegiatan digelar di Hotel Gran Senyiur, Kamis (10/7/2025).
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Balikpapan Yono Suherman didampingi Wakil Ketua DPRD Balikpapan Muhammad Taqwa. Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Wali Kota (Wawali) Balikpapan DR H Bagus Susetyo.
Dalam kesempatan tersebut Yono Suherman menyampaikan bahwa seluruh Fraksi telah menyampaikan pandangannya terhadap pelaksanaan APBD 2024.
Terutama dalam kaitannya dengan efektivitas, transparansi, dan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Ada tiga catatan penting dari Fraksi-Fraksi yang menjadi perhatian utama dalam rapat paripurna sebelumnya, dan kami harap menjadi fokus pemerintah,” jelas Yono.
Masing-masing, koordinasi dan sinergi untuk optimalisasi penyerapan anggaran. Dalam hal ini, DPRD mengingatkan pentingnya perencanaan dan pelaksanaan program yang lebih terintegrasi agar tidak terjadi penumpukan anggaran saat akhir tahun yang berujung adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa).
Kemudian, meningkatan pendapatan daerah dari pajak dan retribusi dengan menggali potensi lebih maksimal.
Selanjutnya yang tidak kalah penting, alokasi anggaran yang pro-rakyat.
Ya, Fraksi-Fraksi meminta agar alokasi anggaran lebih diarahkan untuk sektor-sektor yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Seperti yang selama ini sudah dijalankan Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan bahkan menjadikannya sebagai program prioritas.
Rapat paripurna ini sekaligus menegaskan bahwa DPRD dan Pemkot Balikpapan terus berupaya menjaga akuntabilitas penggunaan APBD sebagai instrumen pembangunan kota dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Adapun jawaban wali kota atas pandangan umum fraksi disampaikan Wawali DR H Bagus Susetyo.
Dia mengatakan Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan menanggapi secara terbuka dan bijak berbagai masukan dari Fraksi-Fraksi DPRD terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2024, khususnya mengenai sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) sebanyak Rp614 miliar. (*)
