KOTAKU, BALIKPAPAN-Untuk memecah konsentrasi arus balik, Pemerintah RI mengimbau masyarakat menghindari puncak arus balik dengan menunda jadwal kembali dari kampung halaman.
Dilansir dari Setkab.go.id, Presiden RI Joko Widodo mengatakan penundaan tersebut dimaksudkan untuk memecah penumpukan kendaraan yang diprediksi terjadi saat puncak arus balik, 24-25 April 2023.
Imbauan tersebut disampaikan menyusul data Kementerian Perhubungan yang memprediksi sekitar 203 ribu kendaraan, setiap harinya dari arah timur jalan tol Trans Jawa dan Bandung yang akan melalui tol Jakarta-Cikampek.
Presiden menilai jumlah tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah kendaraan normal yang melewati jalur tersebut.
Berbeda dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Balikpapan. Hari perdana kerja usai libur Lebaran, Wali Kota Balikpapan H Rahmad Mas’ud mengatakan seluruh OPD telah hadir.
Bahkan, Pemerintah Kota Balikpapan langsung menggelar Coffee Morning yang dilanjutkan halal bihalal di Balai Kota Balikpapan, Rabu (26/4/2023).
“Jadi saya lihat tadi semuanya hadir. Begitupun dengan laporan yang saya terima dan semua hadir,” kata Rahmad Mas’ud setelah kegiatan.
Menurut Rahmad, aturan wajib ditaati sehingga jika ada OPD yang tidak hadir tentu ada sanksi, meskipun ia tidak menyebutkan sanksi yang diberikan kepada OPD yang tidak hadir.
“Yang jelas sanksi itu ada,” tegasnya.
Dia menyebutkan total Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Balikpapan berjumlah 6 ribu pegawai.
Dari jumlah itu, tidak ada satu pun pegawai yang mengajukan cuti bersambung dengan libur Lebaran. “Artinya semua taat,” pungkasnya. (*)
