KOTAKU, BALIKPAPAN-Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Balikpapan mengimbau agar warga lebih teliti ketika melakukan transaksi jual beli rumah.
Ini berkaitan dengan legalitas hingga pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB). Kepala Sub Bidang (Kasubbid) Pengolahan Data dan Informasi PBB BPPDRD Dodi Hartanto mengatakan, sebelum terjadi akad jual beli sebenarnya sudah ada data PBB.
“Saat developer pecah sertifikat, otomatis setiap rumah itu sudah ada PBB,” katanya. Namun tinggal nanti melihat sudah berapa lama konsumen membeli rumah tersebut.
Namun ketika rumah sudah beralih dari pengembang ke konsumen, maka ikut beralih kewajiban yang membayar PBB. Awalnya dari tugas pengembang menjadi pemilik rumah tersebut.
Dia menjelaskan sesuai aturan undang-undang (UU), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mengenai subjek dan objek.
“Subjek dalam artian siapa yang memiliki, menguasai, dan memanfaatkan bangunan,” tuturnya.
Dodi mengingatkan agar saat ingin membeli rumah, lebih detil dan teliti. Misalnya memastikan soal legalitas alas hak dan perizinan. Seperti izin mendirikan bangunan (IMB), persetujuan bangunan gedung (PBG) hingga PBB.
“Sehingga masyarakat tidak seperti membeli kucing dalam karung,” imbuhnya. Perlu kepastian tentang semua legalitas yang dimiliki perumahan benar-benar ada.
“Jangan sampai membeli rumah, tapi tidak ada PBB atau PBB sama dengan unit rumah di sebelah. Akhirnya bingung pakai yang mana,” ucapnya. Mengingat kejadian seperti ini masih kerap terjadi.
Sebab terjadi perubahan kondisi. Dulu perumahan tidak ada nama blok. Melainkan hanya kavling A, kavling B, dan seterusnya. Ini perlu melalui edukasi kepada masyarakat saat membeli rumah dan aset lebih teliti.
“Karena takutnya nanti mau jual-beli, hibah, dan sebagainya repot karena tidak ada PBB,” imbuhnya. Dia mengakui terkadang masyarakat hanya ingin tahu beres. Itu yang membuat masih ada kecolongan. (*)
