KOTAKU, BALIKPAPAN-Warga RT 11, 12, dan 13 di Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, mengeluhkan banjir yang terjadi akibat pengupasan lahan oleh sebuah perusahaan di kawasan pergudangan.
Banjir yang semakin sering terjadi membuat warga resah, dan keluhan ini disampaikan langsung kepada anggota DPRD Balikpapan serta Dinas Pekerjaan Umum (DPU) saat inspeksi mendadak (sidak), Rabu (23/10/2024).
Sidak dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Balikpapan Alwi Al Qadri diikuti anggota DPRD Balikpapan Syarifudin Oddang.
Hadir pula dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas PU Balikpapan Rita.
Dari hasil pantauan, ditemukan bahwa salah satu solusi untuk mengatasi masalah ini adalah pembangunan drainase untuk mengalirkan air.
Terkait itu, Rita menjelaskan bahwa pembuatan drainase tersebut memerlukan kajian menyeluruh. “Lokasi ini dikelilingi hutan mangrove, jadi kami harus mempertimbangkan aturan lingkungan dan tata ruang sebelum membangun drainase,” ujar Rita.
Warga berharap Dinas PU dapat membangun parit selebar dua meter di pinggir hutan mangrove untuk meminimalisir banjir.
Namun, usulan ini cukup berisiko karena dapat merusak ekosistem mangrove yang penting bagi lingkungan.
Namun, Dinas PU berencana melakukan rekayasa teknis guna mengurangi dampak banjir tanpa merusak lingkungan.
“Kami akan mencari solusi teknis yang aman dan akan memberitahukan hasilnya kepada warga,” tambah Rita.
Selain itu, ditemukan bahwa perusahaan yang melakukan pengupasan lahan diduga belum memiliki site plan atau bendali, yang seharusnya diwajibkan sebelum memulai pembangunan untuk mencegah banjir.
“Site plan tidak ada, tapi mereka sudah mengupas lahan. Seharusnya ada penindakan dan dihentikan, tapi kewenangan itu bukan kami,” kata Rita.
Saat ini, perusahaan tersebut baru mengajukan rekomendasi ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk pembuatan bendali.
DPRD dan Dinas PU berkomitmen untuk terus mengawal masalah ini dan mencari solusi terbaik agar warga terbebas dari ancaman banjir, tanpa merusak lingkungan sekitar. (*)
