“Yang disampaikan pada sosialisasi berapa kelas jurusan di SMK itu tidak berbanding apa yang disampaikan di lapangan. Ada beberapa RT yang di lingkungan sekolah satu pun tidak ditampung (sebagai peserta didik),” ulasnya.
Kemudian lanjut dia menerangkan, masyarakat memegang bukti-bukti bahwa ada PPDB melalui online tetapi ada juga melalui offline. “Di situlah terjadilah kesalahpahaman antara masyarakat Balikpapan dengan pihak panitia online ditiap sekolah untuk tingkat SLTA. Adapula, bahasa titipan padahal saat sosialisasi sudah disampaikan tidak boleh ada titipan.
Kenapa terjadi di SMKN 6 karena ada disinyalir dan itu terbukti ada titipan dari luar, sedangkan di lingkungan itu tidak terakomodir,” ungkap anggota DPRD Balikpapan ini.
Ketua LPM Baru Ilir Taufik Qulrahman yang turut hadir dalam kesempatan tersebut mengatakan, peserta didik yang tidak tertampung di sekolah negeri bersedia menimba ilmu di sekolah swasta. “Tapi dananya darimana,” imbuhnya. Apalagi pandemi Covid-19 telah memukul mundur sektor ekonomi. Efeknya, daya beli berkurang. Biaya sekolah swasta tentu menjadi beban tambahan. Sementara sekolah negeri tidak memungut biaya.
Nah, di Balikpapan ada wacana, peserta didik yang tidak tertampung di sekolah negeri akan masuk sekolah swasta. Sebagian biaya yang selama ini dianggap beban tatkala masuk sekolah swasta, akan ditanggung pemerintah kota.
“Uang pangkal dan iuran selama tiga tahun dibiayai. InsyaAllah aman, Balikpapan akan selesai dengan permasalahan ini,” tutur anggota DPRD Balikpapan ini.
Ia pun meminta, Disdikbud Provinsi Kaltim dapat menyelesaikan permasalahan ini.
Berdasarkan pantauan Kotaku.co.id, pertemuan tersebut tidak membuahkan hasil seperti yang diharapkan perwakilan warga Kelurahan Graha Indah. Akan tetapi, tetap menunggu jawaban Disdikbud Kaltim. Pertemuan pun berjalan lancar. Diakhir pertemuan, perwakilan ketua RT menyerahkan data peserta didik yang tidak tertampung kepada Kadisdikbud Kaltim Anwar Sanusi.(*)
