KOTAKU, BALIKPAPAN-Anggota DPRD Balikpapan H Gasali menyerap aspirasi warga Kelurahan Lamaru dalam agenda reses di Daerah Pemilihannya (Dapil) Balikpapan Timur, Kamis (23/10/2025).
Di antaranya pembangunan infrastruktur, penerangan lingkungan, hingga fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat seperti Posyandu.
Menanggapi hal tersebut, legislator Partai Golkar ini menekankan bahwa pembangunan fasilitas umum hanya dapat dianggarkan jika status lahan sudah jelas.
“Kalau tanahnya masih milik pribadi, pemerintah tidak bisa mengalokasikan anggaran. Itu bisa menjadi masalah sengketa, kemudian hari. Kalau sudah hibah atau masuk aset fasilitas umum, baru bisa diproses,” tegasnya.
Bersamaan dengan adanya usulan pembangunan Posyandu, Gasali juga memberi atensi terhadap kader Posyandu yang selama ini bertugas dengan insentif yang minim.
“Saat ini kader hanya menerima sekitar Rp100 ribu dibagi lima orang per bulan. Ini tentu tidak sebanding dengan pengabdian mereka. Kami sedang memperjuangkan payung hukum agar insentif kader bisa ditingkatkan,” ujarnya.
Dalam dialog tersebut, Gasali juga menerima keluhan nelayan terkait dampak proyek sedimentasi laut di wilayah Lamaru dan Teritip.
Terkait itu, dia meminta agar pemerintah segera memfasilitasi pertemuan antara nelayan dan pihak perusahaan.
“Kami akan kawal ini. Jangan sampai ada masyarakat yang dirugikan. Pemerintah harus hadir untuk mencarikan solusi terbaik.
Yang penting komunikasi terjaga. Semua aspirasi kami tampung dan perjuangkan sesuai mekanisme tujuannya agar warga sejahtera,” tutup Gasali. (*)
