KOTAKU, BALIKPAPAN-Proses lelang pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) sedang berjalan, sehingga diperlukan waktu untuk menunggu pemenang lelang.
“Saat ini proses lelang sedang berjalan dan diharapkan setelah ditentukan pemenangnya proses berikutnya ya pembangunan sudah bisa dilakukan seperti yang disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono diharapkan Agustus 2022 proses pembangunan bisa dilakukan, sejauh ini terutama landing development persiapan pembangunan,” papar Koordinator Komunikasi dan Informasi Tim Transisi IKN Sidik Pramono, Minggu (26/6/2022) malam di Balikpapan.
Dilanjutkan, pembangunan akses logistik menjadi fokus utama sebagai akses angkut kebutuhan konstruksi menuju IKN. Selanjutnya, akses logistik untuk tahap awal dilakukannya pembangunan kan akses logistik dan juga landing development untuk lokasi persiapan pembangunan konstruksinya nanti yang meliputi jalan dan dermaga.
Sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono menyebut untuk pembangunan IKN hingga tahun 2024 mendatang dibutuhkan anggaran sebesar Rp43 triliun. Sedangkan untuk tahun 2022 ini, telah siapkan anggaran untuk pembangunan IKN sebesar Rp5,3 triliun.
Terpisah Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Mahyudin meminta masyarakat lokal khususnya pemuda dapat dilibatkan. Kata dia, pendidikan juga menjadi hal penting para pemuda lokal yang bersaing dengan lulusan Universitas kenamaan dari luar Kalimantan.
“Saya kira bisa bersaing cuma tetap ada kebijakan afirmasi dari pemerintah pusat untuk mendorong masyarakat lokal. Terutama kami harus akui banyak universitas atau sekolah tinggi yang peringkatnya masih kalah dengan yang ada di luar Pulau Kalimantan,” katanya.
Sebelumnya, dia menceritakan perjuangannya sebelum mengemban jabatan sebagai Wakil Ketua DPD RI. “Di sini saya bersaing dengan nama besar, yang penting Fight, berani bersaing,” ujarnya.
Meskipun begitu, menurutnya perlu ada keseriusan dari pemerintah terutama keberpihakan kepada masyarakat lokal untuk memperbaiki sistem pendidikan di Kaltim agar bisa kompetitif dalam mengisi IKN. “Harapan saya IKN diisi oleh putra putri Indonesia terbaik khususnya masyarakat lokal,” ungkapnya.
DPD RI kata dia, juga ikut mengawasi secara langsung terkait konsep pembangunan IKN. Sejauh ini kata mantan Bupati Kutai Timur ini melihat komprehensif hanya saja masih minim pelibatan masyarakat lokal.
“Jangan dibirakan jadi penonton. Karena energi masyarakat lokal ini bagus-bagus contoh yang ditunjuk kepala IKN dari luar Kalimantan, jujur saya sedikit kurang puas karena harapan banyak putra-putra daerah yang memiliki kapasitas dan kemampuan dari jabatan itu. Tetapi mungkin Pak Jokowi memiliki pertimbangan lain,” ulasnya.
Mahyudin menambahkan dengan pelibatan masyarakat lokal juga meminimalisir konflik horizontal karena adanya kesempurnaan sosial.
“Kami harap, pos di bawahnya harus banyak melibatkan orang-orang lokal karena mereka paling mengerti kondisi daerahnya agar tidak terjadi konflik baik itu vertikal maupun horizontal. Kami ingin semuanya berjalan dengan baik dan memberi manfaat bagi masyarakat Indonesia khususnya Kaltim,” tutupnya. (*)
