KOTAKU, BALIKPAPAN-Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan memastikan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) kuliner kawasan tepi pantai di pesisir Klandasan, terus berjalan.
Asisten I Pemkot Balikpapan Zulkifli menyebut, upaya penataan itu dilakukan pasca pembongkaran bangunan PKL kuliner, yang ditertibkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kota Balikpapan, beberapa waktu lalu.
Zulkifli menyebut, penataan PKL sudah dilakukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, yakni Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Balikpapan.
“Itu sudah berjalan di bawah koordinasi Disdag Balikpapan.
Memang rencananya kami akan akomodir para PKL, tetapi sistemnya sudah tidak bisa membangun bangunan seperti kemarin,” ujar Zulkifli, ditemui di Balai Pemkot Balikpapan, Rabu (25/10/2023).
Seperti diketahui, sebelumnya Satpol PP Kota Balikpapan telah menertibkan lapak PKL kuliner tak berizin.
Dalam penertiban tersebut, sejumlah bangunan bersifat semi permanen dibongkar. Agar kawasan tersebut menjadi lebih asri dan tidak mengganggu alam sekitar pantai.
Adapun rencana pemanfaatan lahan di sekitar pesisir Klandasan itu, menggunakan sebagian lahan yang berada di dekat kantor Kelurahan Klandasan Ulu.
Harapannya, kawasan itu dapat ditata sampai rapi dan layak, sehingga pedagang yang sudah terdata Disdag Kota Balikpapan dapat memanfaatkan area tersebut dengan lebih nyaman.
Adapun jumlah PKL yang sudah terdata sebanyak 37 orang.
Selain itu, Zulkifli menyebut bahwa sistem lapak di kawasan tersebut juga telah diatur sedemikian rupa.
Persisnya meniru para PKL yang sudah beroperasi di kawasan Pantai Melawai.
“Tidak usah jauh-jauh. Lebih baik belajar dari PKL di Melawai.
Jadi pantainya tidak terganggu, masyarakat bisa enjoy berjualan di sana,” katanya.
Selain meniadakan bangunan, Pemkot Balikpapan juga mengimbau agar ada pembagian waktu operasional PKL.
“Jadi misalnya, berjualan dari sore sampai malam hari saja.
InsyaAllah, akhir tahun ini sudah tertib,” imbuhnya. (*)
