KOTAKU, BALIKPAPAN-Polri hadir di tengah pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, dengan mengedepankan penegakan hukum humanis.
Kepala Birokrasi PID Divisi Humas Polri Brigjen Pol Tjahyono Saputro menegaskan, kepolisian akan mengedepankan Restorative Justice atau penyelesaian perkara tindak pidana melalui pendekatan kekeluargaan, dalam menghadapi dinamika sosial di IKN Nusantara.
“Polri akan mengikuti (setiap persoalan hukum) dari awal, apakah perlu atau tidak (penegakan hukum).
Pada prisinsipnya langkah-langkah preventif akan kami lakukan,” ujar Brigjen Pol Tjahyono Saputro, didampingi Wakapolda Kaltim Brigjen Pol Djati Wiyoto Abadhy, dalam giat Dialog Publik atau Forum Group Discussion (FGD) Divhumas Polri, di Hotel Grand Senyiur Balikpapan, Selasa (21/5/2024).
Dialog publik ini mengangkat tema Harmonisasi Masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim) dalam Rangka Percepatan Pembangunan IKN Guna Menyongsong Indonesia Emas 2024.
Adapun narasumber kegiatan ini, antara lain Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik, Wakapolda Kaltim Brigjen Pol Djati Wiyoto Abadhy, Kapok Sahli Pangdam VI/Mulawarman Brigjen TNI Yuswandi, tokoh masyarakat Kaltim Syaharie Jaang, serta para tokoh masyarakat Kota Balikpapan dan mahasiswa.
Brigjen Pol Tjahyono Saputro melanjutkan, mekanisme Restorative Justice telah diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 8 tahun 2021.
Berdasarkan Perkap tersebut, perkara yang dapat diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif antara lain, perkara pidana dengan kerugian yang tidak terlalu besar, masuk dalam kategori tindak pidana ringan, dan tidak dapat diterapkan untuk tindak pidana berat yang menimbulkan korban manusia.
“Yang bisa melalui mekanisme Restorative Justice akan dilakukan. Jadi tadi sudah disampaikan narasumber, langkah hukum adalah langkah yang terakhir dilakukan Polri kalau memang itu perlu,” tegasnya.
Ia pun turut menyampaikan institusi penegakan hukum masa depan akan mengikuti perkembangan IKN Nusantara yang menerapkan konsep Smart City atau kota pintar.
“Semua akan melalui digitalisasi teknologi. Jadi kami akan mengikuti (perkembangan) IKN masa depan,” pungkasnya.
Ia turut memastikan saat ini keamanan IKN Nusantara masih kondusif, yang dicapai dengan menjalin komunikasi dan koordinasi dengan seluruh stakeholder.
“Alhamdulillah, Polri bersama TNI dan stakeholder lainnya, selama pembangunan IKN Nusantara cukup kondusif.
Kami berdoa semakin kondusif dan apa yang dicita-citakan, yakni Indonesia Emas tahun 2045, bisa tercapai,” ungkapnya.
Terpisah, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik menyambut baik dialog publik yang diinisiasi Divisi Humas Polri.
“Kami memang harus lebih banyak memberikan ruang diskusi kepada pemangku kepentingan yang ada di sekitar IKN,” ucapnya.
Ia berharap melalui forum ini tidak hanya membahas persoalan harmonisasi dari sisi retorika saja, tetapi juga akan membangun harmonisasi dalam pembuatan kebijakan.
“Sangat bagus. Semoga forum ini bisa memberikan pandangan kepada semua pihak, bahwa IKN mulai Start dan melalui proses pembangunan.
Kami fokus membangun inti (IKN) dulu, mari bangun harmonisasi agar pembangunan kawasan inti IKN bisa berjalan dengan baik,” urainya.
Menurutnya, untuk mencapai tujuan Indonesia Emas tahun 2045, harus dimulai dengan langkah yang riil. Yakni melalui komunikasi yang baik semua pihak.
Ia juga merespons masukan dan harapan para mahasiswa, terkait akses rekrutmen lapangan pekerjaan di IKN Nusantara.
“Sebenarnya lapangan pekerjaan bukan hanya di IKN saja. Di Kaltim masih banyak yang bisa digarap. Saya sudah katakan (peluang) pertumbuhan ekonomi Kaltim masih sangat besar, tinggal kejelian membaca kesempatan itu,” pungkasnya. (*)
